Selain itu, Kepala BGN mengingatkan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Program ini menggunakan APBN, jadi di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, dan tenaga yang mengawasi gizi. Semua harus profesional dan bertanggung jawab,” tegas Dadan.

Meski ada perbedaan pandangan antara BGN dan DPR, Dadan menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan MBG tetap aman, bergizi, dan efektif bagi masyarakat. “Kita ingin inovasi menu terus berjalan, tapi tetap berbasis ilmu gizi yang benar,” pungkasnya.

Pernyataan Dadan muncul menanggapi komentar Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut tidak perlu melibatkan ahli gizi secara khusus dalam program MBG. Cucun bahkan mengusulkan pelatihan cepat bagi tenaga non-gizi untuk menempati posisi tersebut, bahkan hanya lulusan SMA sederajat juga bisa.

(dec/spt)