Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nurshanty, menyoroti belum adanya standar baku dalam penilaian desa wisata di Indonesia. 

Ia menilai penghargaan yang diberikan pemerintah selama ini memiliki kriteria berbeda-beda, namun belum didukung pedoman standardisasi yang jelas dalam salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini.

Evita mengungkapkan, timnya telah mendatangi sejumlah desa wisata penerima penghargaan untuk menelusuri dasar penilaian yang digunakan. Saat ini desa wisata dikategorikan dalam empat level—perintis, berkembang, maju, dan mandiri—yang masing-masing memiliki persyaratan berbeda.

“Kita bertanya, apa sih dasar penilaiannya? Karena belum ada standardisasi desa wisata. Itu sebabnya panja pariwisata ini kami bentuk,” ujarnya dalam raker Komisi VII, Senin (17/11).

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa pemerintah memiliki sejumlah program penguatan desa wisata, termasuk kolaborasi lintas lembaga. Salah satunya melalui program Koperasi Merah Putih yang menyasar 80 desa wisata.