Trump tidak menyembunyikan kedekatannya dengan MBS, yang hampir empat dekade lebih muda darinya. Ini akan menjadi kunjungan pertama sang pangeran ke Washington sejak kecaman internasional atas pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018.
Insiden tersebut sempat merenggangkan hubungan AS–Saudi, meski perlahan membaik sejak pertemuan canggung antara MBS dan Joe Biden pada 2022.
Pertanyaannya kini apakah MBS dapat memanfaatkan kedekatan mereka setelah kemeriahan kunjungan Trump ke Riyadh pada Mei lalu, ketika keduanya mengumumkan kesepakatan senilai US$1 triliun — angka yang kemudian direvisi menjadi US$600 miliar.
Pertemuan ini berlangsung setelah OPEC+, yang dipimpin Saudi dan Rusia, meningkatkan pasokan minyak. Langkah tersebut merugikan keuangan Saudi karena harga Brent turun 15% tahun ini ke sekitar US$63 per barel. Namun, kebijakan itu kemungkinan menyenangkan Trump, yang berkali-kali memamerkan turunnya harga bensin di tengah tekanan politik akibat naiknya harga barang lain.
Meski kesepakatan yang akan diteken menjadi fokus utama, bagi Saudi kunjungan ini pada dasarnya bertujuan membangun kemitraan dengan AS untuk meletakkan fondasi “Timur Tengah baru,” kata Bernard Haykel, profesor kajian Timur Dekat di Princeton University.
“Orang-orang Saudi melihat diri mereka sebagai taman indah di tengah kobaran api,” ujar Haykel dalam sebuah diskusi yang digelar Arab Gulf States Institute di Washington. “Mereka punya visi kawasan yang stabil dan damai, dan mereka adalah pusat ekonomi dari visi itu.” Menurutnya, mereka berhasil meyakinkan Trump.
Dalam isu pertahanan, MBS kemungkinan besar akan mengamankan perintah eksekutif dari Trump — serupa dengan yang diberikan untuk Qatar pada akhir September — untuk memperkuat keamanan Saudi, menurut sejumlah sumber.
Langkah itu akan menjadi dasar bagi pakta pertahanan yang lebih kuat ketika waktunya tepat, kata Firas Maksad, Managing Director Eurasia Group untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. MBS memandang hal tersebut penting bagi Vision 2030, rencana transformasi multitriliun dolar untuk membuka Arab Saudi bagi investasi asing.
Pembicaraan pertahanan ini pernah dibahas dalam konteks normalisasi Saudi–Israel dua tahun lalu, namun terhenti akibat perang di Gaza. Kebutuhan akan pakta keamanan semakin terasa setelah rentetan konflik yang terjadi kemudian, termasuk saling serang rudal selama 12 hari antara Israel dan Iran, serangan Israel terhadap Hamas di Doha September lalu, serta ancaman kelompok Houthi yang didukung Iran dari Yaman.
“Di Riyadh dipahami bahwa tidak ada alternatif selain AS,” kata Maksad.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pembahasan masih berjalan. “Kami masih mengerjakannya,” katanya kepada wartawan di Kanada pada Rabu, setelah berbicara dengan Menlu Saudi dalam pertemuan Menlu G7. “Kami akan menandatangani sejumlah kesepakatan bagus. Ada banyak kemajuan sejak kunjungan presiden ke sana.”
Gedung Putih merujuk pada pernyataan Rubio saat dimintai komentar. Pemerintah Saudi dan seorang pejabat istana kerajaan belum memberikan respons. Sesuai kebiasaan, kunjungan MBS baru akan diumumkan 24 jam sebelum ia berangkat atau pada hari keberangkatan.
Saudi juga ingin membeli jet tempur siluman F-35 buatan AS, salah satu pesawat tempur paling canggih dunia, menurut sejumlah pejabat dari kedua negara.
Salah satu hambatannya adalah Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengoperasikan F-35, ingin mempertahankan keunggulan tersebut karena alasan keamanan. Namun meski AS berkomitmen untuk memastikan Israel mempertahankan apa yang disebutnya sebagai keunggulan militer kualitatif di Timur Tengah, ada sinyal bahwa Trump bersedia mengizinkan Riyadh membeli F-35 yang bernilai sekitar US$100 juta per unit.
Cip AI dan Teknologi Nuklir
Salah satu poin diskusi utama adalah tekad Arab Saudi untuk mengimpor cip AI canggih buatan Amerika, seperti dari Nvidia Corp dan Advanced Micro Devices Inc. Pengiriman ini telah dibatasi oleh Washington sejak tahun 2023, sebagian karena kekhawatiran AS mengenai hubungan Riyadh dengan China.
AS dan Arab Saudi sebelumnya telah menggembar-gemborkan kemitraan AI baru selama kunjungan Donald Trump ke Riyadh pada Mei, termasuk rencana pembangunan pusat data besar di Saudi yang bergantung pada penjualan cip tersebut. Namun, enam bulan kemudian, AS belum juga memberikan lisensi ekspor yang diperlukan, sebuah fakta yang membuat beberapa pejabat Saudi frustrasi.
Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan, kedua belah pihak saat ini sedang mencoba merumuskan persyaratan keamanan untuk pengiriman cip, serta mempertimbangkan investasi timbal balik spesifik apa yang akan dilakukan Riyadh di AS sebagai imbalan atas prosesor tersebut.
Sementara itu, Uni Emirat Arab baru-baru ini berhasil mendapatkan lisensi ekspor pertamanya di bawah pemerintahan Trump untuk proyek-proyek yang dijalankan oleh perusahaan Amerika di negara Teluk tersebut. Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS, yang bertanggung jawab atas kontrol ekspor cip, menolak berkomentar.
Tantangan lain adalah menyusun pengumuman substantif mengenai energi atom. Perjanjian bilateral apa pun yang memungkinkan Arab Saudi membangun reaktor nuklir kemungkinan memerlukan persetujuan Kongres. Arab Saudi telah lama mencari kapabilitas nuklir dan bantuan AS, meskipun ada kekhawatiran keamanan di Washington tentang keinginan Kerajaan untuk memperkaya uraniumnya sendiri.
Kemudian ada isu Israel dan perang di Gaza yang kini berada dalam gencatan senjata rapuh.
Di bawah pemerintahan Biden, AS berada dalam negosiasi lanjutan dengan Saudi mengenai perjanjian pertahanan yang mengikat dan kesepakatan kerja sama nuklir sipil, sebagai imbalan atas kesediaan Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel. Proses itu terhenti ketika Hamas menyerang Israel pada Oktober 2023, memicu konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang di Gaza dan membangkitkan dukungan global untuk perjuangan Palestina.
Arab Saudi secara terbuka menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina adalah prasyarat untuk menyetujui hubungan formal dengan Israel—sebuah garis merah yang bertentangan dengan komentar berulang Trump bahwa kesepakatan normalisasi adalah tujuan utama pemerintahannya.
"Gedung Putih mungkin menginginkan postur yang maju dari Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel selama kunjungan Putra Mahkota," kata Barbara Leaf, Asisten Menteri Luar Negeri selama pemerintahan Biden dan kini Penasihat Kebijakan Internasional senior di firma hukum Arnold and Porter yang berbasis di Washington.
"Hal itu adalah sesuatu yang cukup sulit dibangun saat ini, mengingat rapuhnya gencatan senjata dan mengingat begitu banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan," katanya, merujuk pada rencana perdamaian Gaza yang diumumkan Trump bulan lalu dan yang penyusunannya melibatkan Arab Saudi.
Pertanyaan Mengenai Palestina
Meskipun memperluas Kesepakatan Abraham 2020 untuk memasukkan Arab Saudi adalah prioritas utama Trump, hal itu bukanhal yang akan membatalkan kesepakatan selama kunjungan Putra Mahkota, menurut dua pejabat AS. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Trump telah mencoba memisahkan isu Israel-Palestina dari prioritas lain dalam hubungan AS dengan Arab Saudi. Pejabat kedua menambahkan bahwa Trump masih menginginkan Arab Saudi dan Israel menormalisasi hubungan sebelum masa jabatannya berakhir.
Bagi Arab Saudi, posisi mengenai pembentukan negara Palestina tetap sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang mengharapkan solusi cepat, kata seorang pejabat yang akrab dengan pemikiran Kerajaan tersebut.
MBS dan Trump diperkirakan akan membahas implementasi lebih lanjut dari rencana perdamaian Gaza, mengingat Riyadh melihat dokumen 20 poin tersebut sebagai peta jalan untuk setiap normalisasi dengan Israel.
Arab Saudi ingin melihat "penarikan Israel yang jelas dan terikat waktu" dari Gaza, ditambah langkah-langkah yang memberdayakan pasukan keamanan dan pemerintah Palestina, serta mengarah pada penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina, kata Manal Radwan, seorang pejabat senior kementerian luar negeri Saudi, pada konferensi keamanan di Bahrain awal bulan ini.
"Langkah-langkah ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan jalan menuju realisasi negara Palestina dan implementasi solusi dua negara," tegasnya.
Meskipun MBS telah berusaha mempererat hubungan dengan China, prioritas utamanya tetap AS dan menjaga dukungan Trump. Keputusannya untuk terbang ke Washington, sebuah perjalanan langka ke luar Timur Tengah, mengindikasikan ia kemungkinan akan melewatkan KTT G-20 di Johannesburg akhir bulan ini, seperti halnya Trump dan Presiden China Xi Jinping.
MBS memang memiliki rekam jejak yang sukses dengan Trump, yang saat di Riyadh mengatakan bahwa di antara semua mitra AS di seluruh dunia, "tidak ada yang lebih kuat" daripada Putra Mahkota. Sumber yang mengetahui perencanaan tersebut mengatakan, MBS akan disambut dengan segala kemegahan yang biasanya disediakan untuk seorang kepala negara.
"Saya sangat menyukainya. Saya terlalu menyukainya," kata Trump dalam pidatonya di ibu kota Saudi pada Mei. "Itu sebabnya kami memberikan begitu banyak."
(bbn)
