Tito menjelaskan, semula terdapat data yang memaparkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyimpan uang senilai Rp4,1 triliun. Tetapi, di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri mencatat simpanan dana hanya sebesar Rp2,7 triliun.
"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Itu timing-nya adalah di Agustus, September. Jadi dalam waktu 1 bulan bisa berbeda itu sangat mungkin sekali," tutur Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Tito mengatakan, penyebab perbedaan data juga terjadi lantaran adanya kesalahan input data dan pelaporan dari BPD kepada bank sentral soal pengalokasian dana simpanan.
"Ada juga daerah yang di-inputnya salah, Bank Daerah. Contohnya, seperti di Banjar Baru, yang kita sebut mengendapkan Rp5,1 triliun. Setelah kita telusuri, itu nggak segitu, ternyata mereka juga input data dana Provinsi," ujar Tito.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat ratusan triliun rupiah uang daerah yang belum terserap dalam kegiatan pembangunan dan masih “terparkir” di rekening perbankan.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti bahwa total dana pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mengendap di perbankan mencapai Rp653,4 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp254,4 triliun merupakan simpanan pemerintah daerah. Rinciannya, Rp188,9 triliun berada di rekening giro, Rp8 triliun di tabungan, dan Rp57,5 triliun di bentuk simpanan berjangka.
Purbaya menegaskan bahwa data tersebut bersumber dari laporan rutin perbankan yang dikompilasi oleh Bank Indonesia (BI). Ia lantas meminta para kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran agar dana publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis klaim bahwa Pemprov Jabar memiliki dana Rp4,1 triliun yang “ditahan” dalam bentuk deposito, yang berasal dari akumulasi simpanan daerah per September 2025.
Menanggapi hal itu, Dedi membantah pernyataan Purbaya. Tanggapan tersebut dilakukan usai dirinya telah memeriksa langsung kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat (BJB).
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata Dedi, yang dikutip dari siaran pers Humas Pemrov Jawa Barat.
Bantahan Dedi tersebut kemudian kembali direspons oleh Purbaya. Dia menegaskan data tersebut berasal dari Bank Indonesia (BI).
Dia menduga Dedi Mulyadi telah ditipu oleh staf-nya sendiri. Purbaya juga turut meminta Dedi memeriksanya sendiri ke BI selaku bank sentral. Purbaya menegaskan dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar.
"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan," kata Purbaya kepada wartawan, belum lama ini.
(lav)
