“Artinya misalkan pengadaan lahan nih, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100 gitu kan, kan jadi gak wajar itu. Nah kembalikan dong, negara kan rugi, yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus mulai dengan harga 100, balikin,” kata dia.
Dengan demikian, Asep menegaskan bahwa dugaan korupsi pada proyek tersebut tidak terdapat dalam proses pembangunan proyeknya, melainkan hanya dalam proses pengadan lahannya.
“Nah terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh, sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung itu di, di Tegalluar ya? Tegalluar ya, apakah yang di Tegalluar ya? Nah itu Tegalluar, Tegalluar itu udah nyampe ke arah Cileunyi, apakah yang di sana? Ya, nanti kita sama-sama tunggu ya,” tegas Asep.
Sebelumnya, Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan perkara itu berangkat dari membangun perkara atau case building dari aparat penegak hukum (APH). Dalam metode ini, KPK menggunakan data dan informasi dari APH hingga lembaga keuangan.
"Case building ini bisa berbasis pada data dan informasi yang disediakan dari pihak lain. Bisa dari APH, bisa juga dari lembaga-lembaga keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya," ujar Budi kepada awak media, medio Oktober.
Tak hanya itu, KPK juga bisa menerima pengaduan masyarakat. Sehingga, KPK tidak menutup diri dari masyarakat yang memiliki data dan informasi untuk disampaikan kepada KPK. Menurutnya, setiap data dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi akan ditindaklanjuti oleh KPK.
"Pasti akan dipelajari, ditelaah, dan diverifikasi. Apakah informasi awal dari masyarakat itu valid atau tidak? Kemudian apakah sudah lengkap atau belum? Nanti tentu KPK juga secara proaktif akan melengkapi keterangan-keterangan dari pihak lainnya," jelasnya.
KPK mengatakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sudah dimulai sejak awal 2025. Budi mengatakan secara umum lembaga antirasuah tengah mencari keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini.
Kendati demikian, KPK belum mengelaborasi jumlah dan identitas pihak yang sudah dimintai keterangan. KPK juga belum mau menjelaskan jenis praktik lancung yang ada dalam proyek era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini.
(azr/frg)
