Negara telah mengakui peristiwa-peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR pada awal reformasi maupun pernyataan resmi Presiden Joko Widodo pada Januari 2023. 

Akan tetapi proses hukum untuk memastikan siapa pelakunya tak pernah terwujud. Demikian pula dengan dugaan kasus korupsi yang melibatkan keluarga Soeharto saat memerintah selama 32 tahun.

(dov/frg)