Moshe juga mendorong pemerintah agar memiliki sikap tegas menghadapi berbagai ancaman sanksi negara Barat terhadap pihak-pihak yang masih bekerja sama dengan perusahaan migas Rusia.
“Dan kita juga jangan terlalu, istilahnya, terlalu mengikuti apa yang dikatakan oleh AS. Memang sanksi itu berat ya, sejujurnya saja. Cuma juga jangan kita terlalu, istilahnya, apa yang AS lakukan kita ikuti. Jangan, karena kita kan negara yang nonblok,” kata Moshe.
Dalam kaitan itu, Moshe menilai sanksi yang dikenakan terhadap Rusia akan membatasi gerak Zarubezhneft. Dia memprediksi, Zarubezhneft akan kesulitan mendapatkan peralatan yang dibutuhkan untuk menggarap lapangan gas tersebut sebab jalur logistik dari Rusia berpotensi terhambat.
Dari sisi pendanaan, Moshe optimistis masih banyak negara yang ingin membiayai perusahaan Rusia meskipun terdapat ancaman sanksi yang dikenakan.
Selain itu, dia menilai hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia juga akan mempermudah Zarubezhneft memperoleh pendanaan.
“Akan tetapi, yang jadi kendala utamanya adalah dari sisi operasional. Equipments-nya yang digunakan, dan shipping liner yang mereka gunakan untuk misalkan mau transfer equipment, mau beli equipment dari luar, dan lain sebagainya, itu kan kompleks ya. Supply chain dari sebuah lapangan industri itu cukup kompleks,” ungkap dia.
“Nah itu ada satu saja yang kena sanksi bisa menghambat seluruh operasi. Itu yang memang harus dipertimbangkan, diskusikan secara intens dengan pihak Rusia bagaimana next-nya,” tegas Moshe.
Sebagai informasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan divestasi operator Blok Tuna, lepas pantai Natuna utara mendekati akhir.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus memastikan Harbour Energy bakal hengkang dari blok kaya gas tersebut.
Sementara itu, perusahaan migas pemerintah Rusia Zarubezhneft (ZAL) bakal mengambil alih posisi operator blok.
“Secara normatif, hasil dari divestasi ini pada akhirnya akan menghadirkan pihak baru untuk menemani ZAL," kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus kepada Bloomberg Technoz, Rabu (29/10/2025).
Menurut Rikky, transaksi divestasi antar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu mendekati rampung. Dia memperkirakan proses divestasi Harbour Energy selesai sekitar dua bulan mendatang.
"Kita tunggu saja prosesnya, karena ini merupakan proses B to B [bussines to bussines]," tuturnya.
Proyek yang berdekatan dengan Vietnam itu telah mendapat persetujuan rencana pengembangan atau plan of developement (PoD) sejak Desember 2022.
Ladang gas itu dikerjakan kongsi Zarubezhneft lewat anak usahanya Zarubezhneft Asia Limited (ZAL) bersama dengan entitas Harbour Energy di Indonesia, Premier Oil Tuna B.V.
Keduanya masing-masing memegang 50% hak partisipasi atau participating interest (PI), dengan Premier Oil sebagai operator blok.
Hanya saja, konsorsium Premier Oil dan Zarubezhneft Asia tidak kunjung meneken keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) hingga saat ini.
Alasannya, terdapat sanksi yang dikenakan kepada Zarubezhneft akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022.
Sejak saat itu, konsorsium mencari cara untuk bisa mencari jalan keluar terkait dengan kelanjutan proyek tersebut, khususnya untuk mengatasi sanksi pada pembiayaan. Belakangan, opsi farm out atau penjualan hak partisipasi salah satu mitra menjadi pilihan yang diambil.
Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day (MMSCFD), menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar.
Di sisi lain, sejumlah kilang minyak China menghentikan pembelian minyak mentah asal Rusia setelah AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap produsen utama Moskwa dan beberapa pelanggannya.
Perusahaan milik negara seperti Sinopec dan PetroChina Co memilih menunggu perkembangan, bahkan membatalkan sebagian pengiriman minyak dari Rusia menyusul sanksi AS terhadap Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC bulan lalu, menurut sejumlah pelaku perdagangan.
Sementara itu, kilang swasta berskala kecil—dikenal sebagai teapots—juga menahan diri karena khawatir terkena hukuman serupa seperti yang dialami Shandong Yulong Petrochemical Co, yang baru-baru ini masuk daftar hitam Inggris dan Uni Eropa.
(azr/wdh)
