“[Target onstream] 2029 terus terang agak sulit memang karena satu posisi Rusia memang ditekan oleh Barat dan sanksinya ini memang cukup mengkhawatirkan dan itu pasti berpengaruh kepada operasional. Misalkan kita mau beroperasi, butuh teknologi dari luar atau butuh material dari luar, dan itu pasti memang akan terhambat,” kata Moshe ketika dihubungi, Selasa (4/11/2025).
“Rusia ini sangat-sangat ditekan oleh pihak Barat, dan itu termasuk logistik, yang terutama yang paling sulit itu logistik. Terus juga kalau masalah peralatan, kalau misalkan peralatan yang dipakai itu ada spareparts-nya misalkan dari perusahaan Barat, nah itu jadi susah,” tegas dia.
Untuk itu, Moshe mendorong agar Zarubezhneft dapat mendapatkan mitra baru pengganti Harbour Energy agar lapangan gas tersebut bisa segera digarap.
“Saran saya memang harus didiskusikan dengan pihak Rusianya, apakah mereka bisa membantu mencari mitra untuk segera bloknya dijalankan, jangan tertunda lagi, karena ini sudah mepet kalau memang 2029,” tegas dia.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengejar onstream Blok Tuna pada 2029.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan lembangannya tengah mendorong percepatan pergantian operator blok sembari memastikan proyek ladang gas raksasa itu tak lagi molor.
"SKK Migas berusaha memastikan bahwa target onstream sesuai dengan milestone tetap terlaksana walaupun ada dinamika yang terjadi," kata Rikky kepada Bloomberg Technoz, Rabu (29/10/2025).
Adapun target onstream Blok Tuna pada 2029 itu molor dari jadwal awal yang sempat dipatok pada 2026.
Saat itu, konsorsium kesulitan untuk mengerjakan proyek lantaran sanksi yang diterima perusahaan migas pemerintah Rusia, Zarubezhneft (ZAL) dari Uni Eropa.
Belakangan, pemerintah Amerika Serikat (AS) turut memberi sanksi tambahan untuk perusahaan migas Rusia dan investasinya di sejumlah negara.
Kendati demikian, Rikky memastikan, lembagannya bakal tetap memastikan proyek ini tak lagi molor walau terdapat sanksi baru dari AS.
“Termasuk sanksi Uni Eropa, dan proses divestasi yang masih berjalan,” tuturnya.
Di sisi lain, SKK Migas membeberkan proses divestasi Harbour Energy dari Blok Tuna mendekati akhir. Rikky memastikan ZAL bakal mengambil alih posisi operator blok.
“Hasil dari divestasi ini pada akhirnya akan menghadirkan pihak baru untuk menemani ZAL," kata Rikky.
Menurut dia, transaksi divestasi antar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) itu mendekati rampung. Dia memperkirakan proses divestasi Harbour Energy selesai sekitar dua bulan mendatang.
Sebagai informasi, proyek yang berdekatan dengan Vietnam itu telah mendapat persetujuan rencana pengembangan atau plan of developement (PoD) sejak Desember 2022.
Ladang gas itu dikerjakan kongsi Zarubezhneft lewat anak usahanya Zarubezhneft Asia Limited (ZAL) bersama dengan entitas Harbour Energy di Indonesia, Premier Oil Tuna B.V.
Keduanya masing-masing memegang 50% hak partisipasi, dengan Premier Oil sebagai operator blok.
Hanya saja, konsorsium Premier Oil dan Zarubezhneft Asia tidak kunjung meneken keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) hingga saat ini.
Alasannya, terdapat sanksi yang dikenakan kepada Zarubezhneft akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 lalu.
Sejak saat itu, konsorsium mencari cara untuk bisa mencari jalan keluar terkait dengan kelanjutan proyek tersebut, khususnya untuk mengatasi sanksi pada pembiayaan. Belakangan, opsi farm out atau penjualan hak partisipasi salah satu mitra menjadi pilihan yang diambil.
Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day (MMSCFD), menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.
(azr/wdh)
