Akan tetapi, dia mengingatkan pemerintah perlu memastikan tambahan saham tersebut berlaku efektif ketika perpanjangan IUPK terbit dan bukan justru didapatkan ketika IUPK sebelum perpanjangan habis masa waktunya.
“[Hal] yang perlu dinegosiasikan adalah effective date tersebut agar bisa berlaku segera setelah izin perpanjangan diberikan. Jangan menunggu setelah 2041,” kata Rizal ketika dihubungi, Selasa (14/10/2025).
“Posisi pemerintah tentu lebih diuntungkan sebagai regulator dan pemilik kekayaan sumber daya komoditas tersebut jika berhadapan dengan investor. Keunggulan ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah,” lanjut dia.
Prospek Mendatang
Bagaimanapun, dia mendukung rencana pemerintah menambah kepemilikan 12% saham Freeport melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Dia menilai prospek komoditas emas dan tembaga di masa mendatang masih menjanjikan, terlebih jika pemerintah bisa menguasai saham mayoritas di Freeport.
Selain itu, dia juga mengingatkan terdapat sejumlah risiko yang harus diwaspadai pemerintah ketika telah menjadi pemegang saham mayoritas.
Misalnya, sebagai pemegang saham mayoritas maka pemerintah akan mengeluarkan dana lebih besar jika perusahaan membutuhkan dana untuk eksplorasi tambang.
“Dana tersebut bisa diperoleh dari sindikasi pinjaman [loan] atau penyertaan modal pemegang saham [equity],” ujar Rizal.
Lalu, kata Rizal, jika terdapat kegagalan dalam suatu proyek dan muncul kerugian maka hal tersebut akan turut ditanggung oleh pemerintah.
Akan tetapi, Rizal meyakini Freeport dapat mengantisipasi hal-hal tersebut sebab menjadi salah satu perusahaan tambang yang sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia.
“Secara teknis Freeport tentu memiliki pengalaman, keahlian, teknologi dan kemampuan rekayasa [engineering] yang mumpuni untuk menjalankan usaha tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mensinyalir perpanjangan IUPK Freeport Indonesia pasca-2041 bakal diberikan sebelum transaksi divestasi 12% saham PTFI rampung.
Kendati demikian, Bahlil memastikan, pemerintah telah mengunci kesepakatan prinsip atau principal agreement bersama dengan Freeport-McMoRan Inc. ihwal akuisisi tambahan 12% saham PTFI.
“Setelah saya melakukan perpanjangan kontrak [IUPK PTFI], baru saya umumkan [final akuisisi], tetapi untuk urusan penambahan saham itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Bahlil menambahkan akuisisi tambahan saham PTFI menjadi bagian dari kesepakatan perpanjangan izin tambang PTFI selepas konsesi berakhir pada 2041. Dia menerangkan rencana perpanjangan IUPK itu masih dalam proses.
Bahlil membeberkan pemerintah berencana untuk memperpanjang IUPK PTFI sampai 2061, atau sampai cadangan tembaga dan emas di tambang Grasberg habis.
Menurut dia, rencana perpanjangan kontrak itu sesuai dengan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP).
Ketentuan soal perpanjangan konsesi tambang sampai cadangan mineral habis itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
“Rancangannya akan ke sana [2061], karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter kan sampai dengan cadangan selesai,” kata dia.
Adapun, rencana akuisisi tambahan 12% saham Freeport itu menjadi bagian dari perpanjangan IUPK PTFI yang bakal berakhir pada 2041. Di sisi lain, produksi tambang yang dikelola Freeport di Grasberg itu bakal mencapai puncaknya pada 2035.
Menurut pemerintah, perpanjangan kontrak itu menjadi krusial untuk menjaga umur cadangan tembaga dari aset tambang kelas dunia tersebut.
Ditemui terpisah, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan akuisisi tambahan 12% saham PT Freeport Indonesia telah disepakati bersama dengan Freeport-McMoRan Inc.
Rosan menerangkan kesepakatan prinsip atau principal agreement bersama dengan Freeport-McMoRan Inc. telah disetujui ihwal kelanjutan akuisisi saham pengelola tambang tembaga Grasberg tersebut.
“Sekarang tinggal melihat draf dari detailnya saja, tetapi kesepakatan prinsipnya itu sudah tercapai,” kata Rosan kepada awak media di Investor Daily Summit 2025, Rabu (8/10/2025).
Selain itu, Rosan menambahkan, kesepakatan yang belakangan ikut disetujui Freeport-McMoRan berkaitan dengan tidak adanya biaya dalam rencana akuisisi tersebut atau free of charge.
Lewat persetujuan prinsip itu, Rosan menegaskan, seluruh muatan negosiasi tambahan saham PTFI lewat MIND ID telah rampung.
(azr/wdh)
