Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat sekitar 45.000 potensi sumur minyak rakyat di Indonesia yang akan dikelola secara legal melalui koperasi; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Bahlil mengatakan selama ini sejumlah masyarakat telah mengelola sumur secara mandiri, tetapi belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, pemerintah akan memberikan legalitas serta memastikan tata kelola berjalan sesuai standar keselamatan dan lingkungan.

“Selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumur-sumur, tetapi mereka enggak punya legal. Kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan permen ini semuanya sudah bisa kita lakukan,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, Direktorat Jenderal Migas dan SKK Migas telah melakukan inventarisasi potensi sumur dari tingkat kabupaten dan kota hingga ke pemerintah provinsi. Dari hasil pendataan, ada sekitar 45.000 sumur yang selama ini dikelola masyarakat.