Namun, di balik kecepatan layanan itu, ia mengakui bahwa besaran tarif untuk hak cipta memang rendah dan hanya dikenakan sekali selama periode perlindungan berlangsung.
“Tarifnya kecil, dan dia sekali bayar untuk sekian puluh tahun perlindungan hukumnya. Berbeda dengan paten yang harus bayar setiap tahun,” katanya.
Ia menambahkan, sistem pembayaran tahunan pada hak paten justru menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar karena setiap tahun pemegang paten wajib memperpanjang perlindungannya. “Makanya kita dorong riset dan pengembangan supaya paten di Indonesia makin banyak, karena itu menguntungkan negara,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pemerintah akan meninjau ulang mekanisme pembayaran PNBP untuk hak cipta agar lebih seimbang dengan paten, Supratman menegaskan hal itu tidak mungkin dilakukan.
“Gak mungkin lah. Rezimnya beda. Hak cipta dan paten punya kesepakatan regulasi internasional yang berbeda,” tegasnya.
Meski begitu, ia membuka kemungkinan adanya evaluasi terhadap besaran PNBP jika dianggap perlu untuk memperkuat kontribusi sektor kekayaan intelektual terhadap pendapatan negara. “Proses besaran PNBP-nya mungkin bisa berubah kalau memang diperlukan, tapi yang paling penting jangan sampai membebani usaha mikro kecil menengah. Itu yang benar,” ujarnya.
Kemenkum mencatat, layanan kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek menjadi salah satu sektor dengan permintaan tertinggi di kementerian tersebut seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan kreator terhadap perlindungan karya mereka.
Namun, pemerintah menekankan agar peningkatan PNBP tidak mengorbankan akses publik, terutama dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang sedang tumbuh.
(fik/spt)
