2. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang 

3. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan 

4. Gerakan menanam

5. Merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga)

6. Dukungan transportasi dari APBD

7. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia

8. Rapat teknis Pengendaliam Tim Pengendali Inflasi Daerah  (TPID) 

9. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. 

Lebih lanjut, dalam laporan Kemendagri ditunjukkan pula bahwa, sebagian besar pemda aktif melakukan pemantauan harga dan stok serta rapat teknis TPID. Hingga 6 Oktober 2025, tercatat 395 pemda memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok, naik dari 394 pemda pada akhir September.

Kegiatan operasi pasar murah tetap menjadi langkah paling banyak dilakukan, yakni oleh 489 pemda, disusul rapat TPID di 376 daerah, serta pencanangan gerakan menanam di 296 daerah.

Ia mengingatkan, keberhasilan menurunkan harga beras dan minyak goreng harus menjadi contoh bahwa kerja nyata di lapangan bisa menekan kenaikan harga barang lain.

"Dari hampir 500 kota dan kabupaten, sekarang tinggal beras dan minyak goreng sekitar 60-an kota dan kabupaten saja yang belum turun. Itu mendadakan apa? Klo kita bekerja dan rajin dan gigih, [itu] bisa dilakukan," jelas Tomsi. 

Namun, langkah koordinasi antardaerah penghasil komoditas baru dilakukan oleh 205 pemda, sementara realisasi BTT untuk pengendalian inflasi masih stagnan di 73 daerah.

Kemendagri menekankan agar seluruh pemda memperkuat sinergi dalam menjaga pasokan bahan pokok dan memastikan harga tetap stabil, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi. 

"Saya harap kegiatan 9 langkah menurunkan inflasi harga-harga ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

(lav)