Dia juga tidak banyak berkomentar ihwal kemungkinan pemerintah mendapat pembebasan biaya atau free of charge dari akuisisi tambahan saham Freeport-McMoRan Inc tersebut.
“Saya tidak mau bilang ini bebas dari biaya, tetapi akan selalu ada ongkos [dari divestasi], Freeport itu grup bisnis kan, mereka tentu ingin keputusan bisnis yang masuk akal untuk pemegang sahamnya,” kata Pandu.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengklaim pemerintah lewat PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) bakal menambah kepemilikan 12% saham Freeport McMoRan di PTFI.
Malahan, menurut Rosan, MIND ID tidak bakal menanggung biaya tambahan dari akuisisi lanjutan saham perusahaan terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) tersebut.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Pernyataan serupa diulangi kembali oleh Rosan kepada awak media kemarin, Selasa (30/9/2025).
Diputus Oktober
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan akhir pemerintah terkait dengan akuisisi tambahan saham di PTFI akan dirampungkan pada Oktober tahun ini.
Bahlil menegaskan sejauh ini pemerintah masih berpegang pada rencana untuk mencaplok lebih banyak saham Freeport dari rencana awal sebesar 10%.
Namun, dia belum mengungkapkan berapa tepatnya jumlah tambahan saham yang diincar pemerintah.
“Nah, tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin pada awal Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” kata Bahlil kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, Bahlil memang mengonfirmasi sudah bertemu dengan direksi Freeport-McMoRan Inc. dan Freeport Indonesia akhir September 2025 untuk membahas perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041, serta rencana akuisisi saham oleh pemerintah tersebut.
Selain itu, dia mengungkapkan sebagian saham yang diakuisisi negara melalui MIND ID, akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) di Papua.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pemerintah berminat menambah kepemilikan saham di Freeport sebab perusahaan tambang asal Arizona tersebut diprediksi mencapai puncak produksinya di Papua pada 2035.
Di sisi lain, Bahlil juga menawarkan Freeport untuk memperpanjang IUPK-nya yang berakhir pada 2041.
Dia beralasan kedua hal tersebut dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada pemerintah dan PTFI bahwa eksplorasi masih bisa dilanjutkan untuk mempertebal cadangan perseroan.
“Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu pada 2035. Begitu 2035, dia akan menurun. Begitu dia akan menurun, dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional,” ucapnya.
(naw/wdh)
