Namun, jawaban tersebut justru memicu reaksi beragam di kalangan pakar dan masyarakat. Kritik menguat karena alih-alih mengurangi porsi makanan olahan, pemerintah justru memberi legitimasi pada penggunaannya, meski dengan syarat berbasis produk lokal. Di sisi lain, pendukung program menilai langkah ini sebagai jalan tengah agar MBG tetap berjalan lancar sekaligus mendongkrak ekonomi daerah.

Program MBG sendiri merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk meningkatkan status gizi anak sekolah. Namun, penerapan serta kandungan gizi yang dibagikan dalam program tersebut masih belum mencukupi kebutuhan para penerima program tersebut.

Beberapa waktu terakhir, marak tersebar kasus keracunan hingga kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah wilayah. Atas hal tersebut, pemerintah langsung melakukan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan sejumlah kementerian/lembaga.

Rakortas tersebut diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

(fik/spt)