Bloomberg Technoz, Jakarta - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) resmi menyampaikan sejumlah desakan darurat ekonomi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu hari ini, Senin (29/9/2025).

Desakan tersebut juga telah ditandatangani oleh sebanyak 456 ekonom profesional, akademisi, serta sebanyak 262 profesional di bidang lainnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

"Kami dengan segala upaya akan terus mengusahakan agar Pemerintah, Parlemen, TNI, Polri, dan segala aparatur negara mau mendengarkan tujuh desakan ekonomi yang menjadi concern masyarakat Indonesia luas," ujar salah satu perwakilan AEI, Lili Yan Ing kepada wartawan usai pertemuan itu.

Lili mengatakan secara garis besar, ada dua hal yang disoroti dalam sejumlah desakan itu. Pertama, adalah adanya misalokasi sistem anggaran program besar pemerintah, serta penyelenggara negara yang dinilai sudah jauh dari yang semestinya.

Salah satunya misalokasi anggaran itu adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). AEI meminta agar pemerintah mengurangi porsi anggaran untuk MBG, yang pada tahun ini (Rp71 triliun), termasuk 2026 mendatang (Rp335 triliun) terbilang sangat besar.