Sampai data terakhir Rabu pekan lalu, investor asing kini menguasai Rp919,25 triliun, terendah sejak 1 Juli lalu. Meski melangsungkan aksi jual yang cukup besar belakangan, untuk hitungan sepanjang tahun (year-to-date), asing masih membukukan net buy atau pembelian sebesar US$ 2,78 miliar, sekitar Rp46,28 triliun.

Sementara di pasar saham, sepanjang bulan ini pemodal asing mencatat net sell sebesar US$ 472,7 juta, sekitar Rp7,85 triliun month-to-date hingga data perdagangan terakhir Jumat pekan lalu. Walau masih negatif bulan ini, akan tetapi animo asing sepertinya mulai padu di pasar ekuitas di mana reli harga telah membawa IHSG memperbarui rekor tertinggi sepanjang masa di 8.051,11. 

Pada perdagangan Jumat lalu, asing mencetak pembelian saham sehari terbesar dalam setahun terakhir, yaitu hingga sebanyak US$ 172,2 juta atau Rp2,86 triliun.

Tekanan jual asing terutama di pasar SUN berlangsung ketika rupiah juga melemah terburuk kedua di Asia pada bulan ini.

Rupiah di pasar spot jelang siang ini, Senin (22/9/2025), ambles ke level Rp16.613/US$, melemah 0,15% dibanding pekan lalu sehingga membawa kinerja rupiah sepanjang tahun ini kembali jadi yang terburuk di Asia dengan pelemahan 3,08%.

Gelagat asing yang terus mengurangi posisi di SBN, diduga banyak didorong oleh langkah kewaspadaan akan prospek pengelolaan keuangan negara ke depan, berikut arah kebijakan ekonomi keseluruhan Indonesia yang pada akhirnya membayangi daya tarik surat utang pemerintah di masa depan.

"Kesehatan fiskal sudah menjadi salah satu kekhawatiran investor. Ketidakpastian baru akan menambah kehati-hatian di pasar," komentar Jeffrey Zhang, Ahli Strategi Pasar Berkembang di Credit Agricole di CIB Hong Kong, dikutip dari Bloomberg News.

Sebelum kesepakatan Banggar dan Kemenkeu diumumkan perihal batas defisit fiskal RAPBN 2026 pada Jumat lalu, investor nonresiden sudah mulai mengurangi posisi ketika keluar kabar rencana revisi regulasi yang mengatur mandat Bank Indonesia dan mekanisme evaluasi berkala oleh parlemen terhadap jajaran pejabat utama bank sentral pada Selasa pekan lalu.

"Kredibilitas otoritas moneter Indonesia sudah di posisi 'slippery slope', dan jika parlemen menghapus batas defisit fiskal 3%, penurunan bisa semakin tajam," kata Tamara Mast Henderson, ekonom Bloomberg Economics, dalam catatannya hari ini.

Menurut Tamara, investor awalnya bisa menoleransi langkah burden sharing BI dengan pemerintah ketika pandemi pecah lima tahun silam. Kala itu, pemerintah mengerek batas defisit fiskal melampaui 3% karena terjadi kondisi luar biasa yaitu pagebluk yang mematikan perekonomian.

Kala itu, beban utang pemerintah juga masih sangat rendah, sekitar 30% dari Produk Domestik Bruto. Perjanjian burden sharing saat pandemi juga telah disetujui parlemen dengan batas waktu sampai 2022.

"Kali ini, investor mungkin tidak seantusias itu. Menarik investasi asing langsung (FDI) di tengah kebijakan tarif AS dan kesepakatan Presiden Donald Trump mengalihkan produksi serta modal ke AS sudah merupakan tantangan tersendiri. Tugas itu [burden sharing] tampaknya jauh lebih sulit sekarang," jelas Henderson.

Posisi utang pemerintah saat ini sekitar 40% dari PDB, masih jauh di bawah ukuran umum 60%. Namun, menurut ekonom, elemen-elemen kunci yang meredam risiko makroekonomi dan menenangkan kekhawatiran para pemegang surat utang pemerintah selama burden sharing 1.0, saat ini tidak ada.

Di antaranya, titik keluar BI yang menentukan seberapa besar tanggung jawab bank sentral memonetisasi belanja pemerintah masih belum jelas sampai kini.

BI memang tidak akan membeli obligasi pemerintah langsung di pasar primer seperti saat pandemi lalu. Hal itu menunjukkan skala burden sharing bisa jauh lebih kecil, kecuali jika kesepakatan itu berlangsung lebih lama dan batas anggaran dihapuskan.

Lalu, posisi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan yang dinilai sudah teruji melewati berbagai macam krisis, dengan pendekatannya yang lebih berhati-hati, diganti. Menteri baru Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan pendekatan berbeda yang lebih ekspansif dengan latar belakang yang dinilai belum teruji. 

Purbaya juga dinilai bisa memperluas pakta burden sharing, menurut ekonom. Pernyataannya ketika baru dilantik dibaca sebagai semacam peringatan, "Tugas saya di sini adalah untuk meningkatkan mesin moneter dan fiskal," demikian kata Purbaya kala itu.

Tamara melihat, ada peluang yang meningkat bahwa mungkin parlemen akan menghapuskan aturan batas defisit fiskal 3% tersebut. 

Selanjutnya, perubahan stance bank sentral yang makin kuat pada keputusan RDG pekan lalu, yaitu bahwa arah kebijakan BI ke depan akan semakin akomodatif mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Burden sharing memungkinan pemerintah menjalankan defisit primer lebih besar dan memakai ruang fiskal lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, bagi bank sentral, monetisasi belanja pemerintah dapat meningkatkan tekanan inflasi dan menodai citra independensinya -mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Hanya bank sentral yang independen yang bisa mengelola trade-off ini," jelas Henderson.

Meredam Keresahan Sosial

Dalam penjelasan pada pekan lalu, Menkeu Purbaya mengatakan, defisit fiskal yang naik tahun depan karena belanja pemerintah yang lebih tinggi. 

Penghematan transfer dana ke daerah dari Pemerintah Pusat, nyatanya telah mengerek kebijakan pajak di berbagai daerah sehingga memicu ketidakstabilitas. Untuk meredam itu, Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun depan dinaikkan Rp43 triliun dari rencana semula, menjadi Rp692,9 triliun.

"Jadi, kita tidak ada gunanya menghemat uang kalau keributan terjadi di mana-mana, kita enggak bisa membangun. Ini [defisit] sepertinya rugi, tapi sedikit. Nanti untungnya banyak ketika ekonomi stabil," kata Purbaya.

Perihal menambal defisit, menkeu mengatakan bisa dengan cara berbagai macam mulai dari menerbitkan surat utang. "Tidak ada masalah dengan pembiayaan apalagi kalau saya bilang tadi, mereka semua tahu bahwa prospek ekonomi kita bagus mereka akan berebut belanja, beli surat utang pemerintah," kata Purbaya.

-- dengan bantuan laporan Dovana Hasiana.

(rui/aji)