Arief menganalogikan cadangan pangan pemerintah ibarat rem dan gas karena harus dikelola dengan benar, agar masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sementara petani juga terlindungi harga gabahnya.
Selain itu, Arief juga menekankan pentingnya pengendalian harga. Data Panel Harga Pangan menunjukkan harga beras medium mulai dapat ditekan mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET), khususnya di zona 1.
Per 18 September, tercatat rerata harga beras medium di zona 1 telah menurun di bawah HET, yakni di level Rp 13.434/kilogram (kg). Sementara zona 2 di Rp14.049/kg atau 0,35% lebih dari HET dan zona 3 di Rp15.976/kg atau 3,07% melampaui HET.
Dia menyampaikan seluruh stakeholder baik pusat maupun daerah, Bulog, hingga pelaku usaha dapat meningkatkan koordinasi.
“Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” ungkap Arief.
Lebih lanjut, pemerintah turut mengendalikan tingkat inflasi, terutama inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Pada Januari 2025 tingkat inflasi pangan secara tahunan cukup tinggi di 3,07%. Namun, pada Februari sampai Juni yang terdapat momentum Ramadan dan Idulfitri, inflasi pangan berhasil ditekan di angka 0,57%.
Akan tetapi, mulai Juli dan Agustus 2025 ini, inflasi pangan secara tahunan mulai berfluktuasi dengan masing-masing berada di 3,82% dan 4,47%.
“Hal ini pun menjadi alarm bagi pemerintah agar program-program intervensi pangan dapat terus semakin digencarkan,” imbuhnya.
Jaga Kualitas Stok Beras Pemerintah
Di sisi lain, Arief menyampaikan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan stok pangan nasional. Hal ini penting karena CBP berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat.
Menurut Arief, pengelolaan CBP yang dijalankan Perum Bulog merupakan bagian dari mandat Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Regulasi ini secara tegas menempatkan CBP sebagai instrumen intervensi stabilisasi pangan yang harus selalu siap digunakan ketika dibutuhkan.
“CBP harus dikelola secara hati-hati, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena dalam setiap penugasan, baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” ujar Arief.
Dia menambahkan, keberadaan Perpres 125/2022 memberikan landasan hukum yang jelas bagi sinergi antara Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Dengan aturan ini, CBP bukan sekadar instrumen menumpuk stok beras. Melainkan CBP diarahkan pula sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi langsung untuk menstabilkan pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan.
Arief juga menekankan bahwa kualitas CBP yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola cadangan pangan.
“Jadi jika hari ini kita punya stok beras yang sangat cukup dan aman, mencapai 3,9 juta ton, maka mencermati dinamika pasokan dan harga pangan hari ini, saatnya Bulog terus menggencarkan penyaluran beras baik beras SPHP dan bantuan pangan maupun saat bencana,” tegasnya.
Adapun realisasi penyaluran CBP sepanjang 2025, per 17 September telah disalurkan ke masyarakat sebanyak 798,8 ribu ton. Ini terdiri dari penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan total sebanyak 374,8 ribu ton.
Kemudian realisasi penjualan beras program bantuan pangan beras alokasi Juni dan Juli yang telah tercapai 365,5 ribu ton. Selain itu, penyaluran dalam bentuk program golongan anggaran 60,1 ribu ton dan tanggap darurat 418 ton.
Ke depannya, kata Arief, pemerintah telah menetapkan keberlanjutan program bantuan pangan beras pada Oktober dan November. Beras sebanyak 365,5 ribu ton akan kembali disalurkan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Indonesia.
“Apabila dibutuhkan, nantinya bantuan pangan beras bisa tetap berlanjut di Desember sesuai hasil evaluasi pemerintah,” tuturnya.
(ain)
