Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memproyeksikan Papua bisa mulai mandiri pangan pada 2027. Mentan menyebut pada tahun tersebut, Papua akan sepenuhnya sejajar dengan pulai lainnya di Indonesia.

Amran menegaskan pemerintah tengah bergerak dalam percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor di Papua.
 
"Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat," kata Mentan Mentan Amran saat kegiatan penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).
 
Amran menjelaskan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal baru sekitar 120–124 ribu ton. Kekurangan sekitar 500 ribu ton tersebut, kata Amran, yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.
 
Amran menyebut, hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20 ribu hektare di wilayah Papua, 50 ribu hektare di Papua Selatan, 17 ribu hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.
 
"Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100 ribu hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita," ungkapnya.
 
Dalam kunjungannya ke Papua, Amran juga menekankan bahwa pangan adalah fondasi stabilitas bangsa. Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi hingga krisis pangan, ia kembali mengingatkan bahwa ketika pangan bermasalah, sebuah negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.
 
Langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. Papua Raya—yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan—sudah dialokasikan lahan sekitar 100 ribu hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.
 
"Krisis kesehatan COVID-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Oleh karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri," ungkapnya.