Hingga saat ini, kata dia, Kementan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar menyerap sentra susu di Tanah Air. Bagi yang belum menghasilkan produk susu, Sudaryono mengimbau agar tidak memproduksi susu yang berasal dari impor.
“Jadi ini ada kesempatan, kemudian Kementerian Pertanian mendampingi, memfasilitasi apakah mencari lokasi, perizinan itu kami bantu untuk mempermudah siapa pun untuk masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan hingga saat ini sudah ada sejumlah calon investor dari Brazil, Vietnam, hingga Argentina yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah teridentifikasi sebanyak 1,5 juta hektare (ha) untuk ditawarkan ke investor.
Lahan tersebut, lanjutnya, beberapa berasal dari lahan milik BUMN sektor pangan seperti ID Food, Perum Perhutani, PT Berdikari, hingga PT Perkebunan Nusantara yang tersebar di Indonesia.
“Kami tawarkan 'mau nggak yang ini, mau nggak yang itu', dan seterusnya. Jadi sifatnya untuk sapi perah dan sapi pedaging ini kita mengarah ke investasi karena ada kebutuhan besar yang namanya MBG,” imbuhnya.
Sudaryono menyebut pemerintah tidak menawarkan lahan milik perorangan atau milik pribadi karena sulit untuk diakses.
“Kalau lahan milik pribadi itu kami tidak identifikasi, yang kami identifikasi adalah lahan-lahan yang memungkinkan bagi Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara untuk mengaksesnya,” ucap Sudaryono.
Mengutip data Kementerian Pertanian, konsumsi susu dan produk susu (dairy) Indonesia pada 2017—2020 adalah 16,29 kg/kapita/tahun.
Di sisi lain, produksi susu domestik belum bisa memenuhi permintaan. Sepanjang 2017—2020, total kebutuhan susu dalam negeri adalah 17,34 juta ton. Dari angka itu, hanya 3,86 juta ton yang mampu dipenuhi produksi domestik.
Artinya, hanya 22,26% dari permintaan susu yang bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Sisanya hampir 80% tentu harus didatangkan dari luar negeri alias impor.
(ain)
