Taruna juga menekankan bahwa tambahan anggaran memungkinkan penguatan di sejumlah bidang, termasuk pada Kedeputian 4 sebesar Rp22,7 miliar, meski masih jauh dari cukup untuk mendukung penindakan selama satu tahun penuh.
BPOM juga akan menyusun strategi melalui pendekatan akar masalah kejahatan obat dan makanan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga peningkatan kapasitas laboratorium BPOM.
“Sebagai contoh, penyelesaian akan difokuskan di hulu. Kami juga sedang melakukan pembaruan kemampuan laboratorium BPOM, serta sesuai usulan anggota, sebagian anggaran Rp700 miliar dari BGN akan dialokasikan untuk pengadaan mobil laboratorium guna mendukung pengawasan MBG,” tambah Taruna.
Dalam rapat sebelumnya, BPOM RI mengusulkan tambahan anggaran Rp2,6 triliun di tahun 2026. Usulan ini akan digunakan untuk melakukan intervensi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penuntasan TBC.
"Total kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan belanja kegiatan teknis BPOM 2026 dan intervensi utama terhadap program prioritas Presiden adalah sebesar Rp 2,6 triliun,"kata Taruna dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (03/09).
Adapun, usulan anggaran MBG yang diajukan sebesar Rp676 miliar. Lalu, penyelenggaran program keluarga harapan Rp6,4 miliar. Penyelenggaraan digitalisasi pendidikan sebesar Rp12 miliar, lalu swasembada pangan Rp22 miliar dan penuntasan TBC anggaran Rp61 miliar.
Sedangkan, untuk rincian mendukung intervensi utama pada program prioritas presiden, kata Taruna membutuhkan sekitar Rp838 miliar.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebagai berikut, satu untuk intervensi utama pada program prioritas Presiden, kebutuhan kami yaitu Rp 838 miliar, kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dengan kegiatan teknis pengawasan obat dan makanan Rp 1,6 triliun, dan kegiatan dukungan manajemen Rp 192 miliar. Jadi total kebutuhan kami, yaitu Rp 1,87 triliun," ujar Taruna
(spt)
