Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkeras bahwa arahan bagi badan usaha (BU) hilir migas swasta untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero) tidaklah menjurus pada praktik monopoli usaha.

Bahlil berdalih arahan pembelian BBM ke Pertamina untuk operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta—khususnya Shell dan BP-AKR — merupakan bentuk kolaborasi antarbisnis atau business to business (B2B).

“Ini bukan persoalan persaingan usaha. Ini persoalan Pasal 33 [UUD 45] hajat hidup orang banyak, itu alangkah lebih bagus dikuasai oleh negara, tetapi bukan berarti totalitas semua dikuasai oleh negara,” tegasnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).

Dia juga membantah tudingan pemerintah sengaja menahan tambahan izin impor kepada SPBU swasta, yang saat ini tengah kesulitan pasokan BBM khususnya RON 92 dan ke atas.

“Impor untuk 2025 kuotanya diberikan 110% dibandingkan dengan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak memberikan kuota impor. [...] Saya pikir sudah fair kok, sudah dikasih 110%,” tuturnya.