“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan internal DPR juga akan mengalami perubahan signifikan. Pimpinan DPR disebut sedang meninjau ulang sejumlah fasilitas, termasuk tunjangan anggota dan rencana kunjungan kerja ke luar negeri.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.
Reformasi Fasilitas dan Tugas DPR
Langkah pengetatan terhadap fasilitas anggota DPR dianggap sebagai bentuk reformasi menyeluruh. Publik selama ini kerap mengkritik penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dan berbagai tunjangan yang dinilai berlebihan.
Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan anggota DPR lebih fokus menjalankan tugas legislasi dan pengawasan yang berpihak pada rakyat. Reformasi ini juga diharapkan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung kondisi sosial-politik terkini di beberapa kota besar. Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat, tetapi menolak keras tindakan yang berujung anarkis dan memakan korban jiwa.
“Prabowo menambahkan dirinya terus memantau situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Ia menekankan negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi.”
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan tindakan inkonstitusional yang mengganggu stabilitas negara.
Prabowo juga menyoroti adanya aparat yang diduga melakukan pelanggaran saat bertugas. Ia menegaskan bahwa kepolisian kini sedang melakukan pemeriksaan internal secara cepat dan terbuka.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya.
Langkah transparansi ini dinilai sebagai komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak hanya masyarakat, aparat negara pun wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Keputusan yang diumumkan Prabowo dipandang sebagai awal reformasi politik di Indonesia. Dengan adanya pencabutan keanggotaan, setiap parpol kini dituntut konsisten menegakkan disiplin dan memastikan anggotanya benar-benar mengemban amanah rakyat.
(red)
