Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah tegas akan diberlakukan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai bermasalah. 

Kesepakatan ini muncul setelah seluruh ketua umum partai politik menyetujui mekanisme pencabutan keanggotaan mulai berlaku pada 1 September 2025.

Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut keputusan ini adalah bentuk nyata respons terhadap keresahan masyarakat. Kritik publik yang kian tajam terhadap sikap dan perilaku sejumlah anggota DPR dianggap tidak boleh lagi diabaikan.

“Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8).

Presiden menekankan bahwa kesepakatan ini menegaskan komitmen partai politik dalam menjaga kehormatan parlemen. Prabowo menjelaskan, para ketum parpol sepakat bahwa langkah tersebut adalah bagian dari tanggung jawab moral kepada rakyat.