Dengan demikian, pemerintah tetap menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama, sembari tetap menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Kebijakan DPR yang Dicabut
Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan DPR RI telah ditinjau kembali dan diputuskan untuk dicabut. Salah satu yang paling disorot adalah besaran tunjangan anggota DPR RI. Selain itu, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR juga diberlakukan.
“Hal-hal lain akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPR,” kata Prabowo.
Langkah ini dianggap sebagai wujud respons konkret atas keresahan publik, sekaligus upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada wakilnya di parlemen.
Selain DPR, Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk bersikap lebih terbuka terhadap kritik maupun masukan dari publik. Ia menilai pemerintah harus mampu mendengarkan suara rakyat agar jalannya pemerintahan semakin baik.
"Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan," tutupnya.
Instruksi ini menandai komitmen Prabowo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung soal langkah disiplin yang diambil terhadap sejumlah anggota DPR RI. Mereka yang dianggap menyampaikan pernyataan kontroversial dan memicu kegaduhan publik telah diberi sanksi tegas.
“Selain itu, kata Prabowo, para pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota mereka yang menyampaikan pernyataan yang membuat kegaduhan publik. Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025.”
Keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan partai politik tidak menoleransi tindakan yang dapat memperkeruh situasi nasional.
Seruan Prabowo agar DPR membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat memperlihatkan keseriusannya dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Menurutnya, aspirasi rakyat akan lebih bermanfaat jika disampaikan melalui jalur resmi, tanpa harus menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Dialog dianggap sebagai jalan tengah yang dapat menyatukan perbedaan pandangan. Dengan begitu, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil lain bisa berkontribusi secara positif terhadap kebijakan negara.
Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong DPR membuka ruang dialog langsung dengan rakyat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik, menjaga stabilitas politik, dan memastikan proses demokrasi berjalan lebih sehat. Dengan tetap menekankan pentingnya kedamaian, penegakan hukum, serta keterbukaan pemerintah terhadap kritik, arah pemerintahan ke depan dinilai lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(red)
