Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI sepakat mengubah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Usulan ini telah disahkan bersamaan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Meski sudah disahkan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut belum mengetahui siapa yang akan duduk sebagai menteri dan wakil menteri Kementerian Haji ini.

"Itu [hak] presiden, kita tidak sampai memutuskan ke situ," katanya pada awak media usai Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/8/2025).

Ia menyebut, DPR hanya bertugas menjadi pihak yang membuat dan mengesahkan undang-undang. Bukan memutuskan siapa yang akan duduk menjadi pimpinan di satu lembaga dan kementerian tertentu.

"Itu kewenangan presiden siapa nanti yang akan ditunjuk. Kita hanya membuat undang-undangnya," tambahnya.