Bagaimanapun, dia tidak menampik masih terdapat sejumlah praktik pertambangan ilegal yang bisa ditemui di Indonesia. Namun, dia menyambut baik langkah pemerintah yang menegaskan akan memberantas praktik tersebut.
“Saya pikir sebagian besar perusahaan pertambangan besar di Indonesia melakukan pekerjaan yang benar dan bergerak ke arah yang benar,” ucap Baudelet.
PLTU Batu Bara
Salah satu aspek yang dipermasalahkan dalam kampanye 'nikel kotor' yakni soal emisi karbon yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Dalam kaitan itu, smelter nikel berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) di Indonesia masih memanfaatkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara sebagai pembangkit.
Menurutnya, hingga saat ini batu bara masih menjadi pilihan utama sumber energi untuk pembangkit smelter RKEF di Indonesia, sebab sumber energi tersebut melimpah di Tanah Air sehingga mudah didapatkan.
Penggunaan pembangkit dengan jenis sumber energi selain batu bara juga dinilai memiliki akan memakan biaya tinggi.
“Jika Anda ingin mengoperasikan pembangkit listrik dengan sumber energi selain batu bara, itu akan sangat mahal dan sumber daya mungkin tidak tersedia di sini," ujar Baudelet.
Dalam menerapkan tata kelola pertambangan berkelanjutan, Baudelet menyatakan Eramet sudah mengadopsi penggunaan truk listrik untuk operasi di PT Weda Bay Nickel (WBN).
Dia juga memiliki ambisi bahwa Eramet dapat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
“Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam daur ulang, emisi, dan itulah yang sebenarnya dilakukan hari ini. Sebagian konsumsi listrik dapat menggunakan solusi alternatif. Misalnya, di Weda Bay, pada akhirnya, semua truk akan digerakkan oleh listrik,” ungkap dia.
Dengan demikian, dia memandang pendapat yang menyatakan sumber energi smelter RKEF dapat digantikan dari batu bara ke sumber energi lainnya merupakan mimpi belaka.
Saat ini, kata dia, Eramet melalui lembaga risetnya tengah mencari sumber energi alternatif untuk smelter yang memproduksi feronikel (FeNi). Hal ini, dilakukan untuk mengurangi konsumsi batu bara dalam pembangkit yang digunakan korporasi.
“Dengan menggunakan sistem reduksi yang lebih baik, meningkatkan pabrik untuk mengurangi konsumsi. Tidak selalu dengan beralih ke sumber energi lain ketika hal itu tidak mungkin dilakukan,” pungkas dia.
Untuk diketahui, pelaku industri nikel di Tanah Air tengah menyusun format standarisasi aspek ESG sektor pertambangan di dalam negeri, agar komoditas andalan Indonesia itu tidak tergilas oleh kampanye ‘dirty nickel’.
Ketua Badan Kejuruan (BK) Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli menjelaskan selama ini standar ESG di industri tambang yang bisa diterima oleh pasar internasional adalah Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).
Hanya saja, dia tidak menampik, persyaratan dalam standar IRMA masih memberatkan bagi pelaku industri pertambangan nikel di Tanah Air.
Untuk itu, Rizal menyebut Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) tengah menggodok standar yang bisa diberlakukan di Indonesia.
Standar ESG yang tengah disusun tersebut tetap akan menyelaraskan dengan kriteria yang berlaku di pasar internasional, tetapi dengan tidak memberatkan pelaku industri di dalam negeri.
“Tahap awalnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan kita itu bisa mengaplikasikan ESG dahulu. Kalau semua sudah standar dengan perlindungan, nanti baru standarnya dinaikkan bertahap. Jangan langsung ikut IRMA, enggak kuat,” kata Rizal di sela acara ESG Forum 2025.
Standardisasi ESG yang sedang disusun tersebut terutama akan diterapkan untuk pertambangan nikel, sebelum diperluas ke sektor lain seperti batu bara.
“Nanti kita akan berikan masukan ini kepada pemerintah, sehingga itu bisa dibuat semacam [rujukan]. Nanti akan kita kasih [ke Kementerian ESDM],” ujarnya.
(azr/wdh)
