Untuk itu, dia mendesak pemerintah mengevaluasi apakah industri penerima HGBT benar-benar memanfaatkanya untuk kemajuan industri secara umum atau justru hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan sendiri.
Dwi mengatakan industri penerima HGBT harus dapat efektif meningkatkan serapan tenaga kerja dan berkembang lebih pesat karena terdapat bantuan yang diberikan untuk biaya operasional.
“Untuk perusahaan-perusahaan yang labanya besar, tidak perlu HGBT, karena HGBT itu bentuk lain dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kan tidak semestinya negara menyubsidi perusahaan yang memiliki laba besar,” tegasnya.
Pada Maret tahun lalu, SKK Migas pernah mengestimasikan penerimaan negara dari selisih harga yang timbul imbas kebijakan HGBT pada 2023 mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp15,6 triliun (kurs saat itu).
Angka tersebut dihitung berdasarkan perkiraan selisih harga yang semestinya diterima negara dari hasil penjualan gas di hulu tanpa kebijakan yang diterapkan sejak 2020 itu.
Sekadar catatan, pemerintah mematok HGBT hanya sekitar US$6,5—US$7 per million british thermal unit (MMBtu) untuk 7 sektor industri antara lain pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Amanat itu tertuang dalam Kepmen ESDM No.76/2025. Dalam Kepmen tersebut, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7/MMBtu dan untuk bahan baku sebesar US$6,5/MMBtu.
Kepmen itu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Gangguan Pasok
Akan tetapi, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan terjadi pengetatan pasokan gas bumi untuk program HGBT yang berujung pada harga mahal yang harus dibayarkan pelaku industri penerima HGBT.
Mereka pun memprotes PGN yang membatasi volume penyaluran HGBT dan mengenakan surcharge atau biaya tambahan yang tinggi pada Agustus.
Dalam surat resmi PGN bernomor 048800.PENG/PP/PDO/2025, manajemen menyatakan keadaan darurat tersebut terjadi sejak 15 Agustus 2025, tetapi tidak dijelaskan tenggat kondisi darurat itu.
Usai pengumuman keadaan darurat tersebut, industriawan dari sektor-sektor penerima HGBT ramai-ramai melaporkan pasokan gas dari PGN menyusut. Mereka juga mengeluhkan adanya pembatasan volume penggunaan HGBT menjadi hanya 48% dari alokasi.
Sementara itu, sisa kebutuhan gas sebesar 52% harus dipenuhi dengan pasokan regasifikasi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dengan biaya tambahan yang tinggi dari harga dasar.
Mendengar keluhan pelaku industri, Kementerian Perindustrian pun berang. Melalui juru bicaranya, Febri Hendri Antoni Arief, Kemenperin menggarisbawahi bahwa HGBT merupakan keputusan Presiden, sehingga tidak seharusnya ada yang menaikkan harga apalagi membatasi pasokan.
Febri membeberkan surcharge yang ditanggung industri akibat pembatasan pasokan gas oleh PGN itu mencapai US$16,77/MMBtu, sangat jauh dari HGBT. Menurutnya, pengetatan pasokan gas dengan harga khusus akan berimbas terhadap keberlangsungan industri manufaktur.
Terutama pelaku usaha di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia. Febri menyebut biaya energi merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi pada industri-industri tersebut.
Kemenperin mencatat beberapa sektor industri kini mulai menunjukkan penurunan utilisasi akibat kendala pasokan gas. Industri keramik pada semester I-2025 baru mampu mencapai tingkat utilisasi sekitar 70%—71%, meski telah membaik dari tahun sebelumnya.
"Jika pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus lagi, terutama industri pupuk yang akan memasok kebutuhan pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo," tambah Febri.
Dalam perkembangannya, PGN mengumumkan bahwa pasokan gas bumi yang dialirkan ke wilayah Jawa Barat telah kembali normal, setelah sebelumnya sempat tersendat akibat pasokan dari hulu mengalami permasalahan.
Akan tetapi, PGAS tak menjelaskan apakah pasokan gas yang disalurkan ke wilayah Sumatra telah kembali normal atau masih terkendala
(azr/wdh)
