Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) senilai Rp508,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini membengkak hingga 8,6% dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp468,1 triliun.

Ini tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN yang juga telah diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Gedung Parlemen Senayan pada Jumat (15/8/2025) pekan lalu, sekaligus menjadi penyusunan APBN perdana pada era Kepemimpinan mantan Petinggi TNI tersebut.

Total nilai ini juga sekaligus melebihi anggaran Perlinsos dari era kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun sejak 2014, atau pertama kali menjabat saat itu dengan nilai Rp484,1 triliun. Jokowi menjabat selama 10 tahun hingga 2024. Di tahun selanjutnya atau 2015, terpangkas cukup dalam menjadi Rp276,2 triliun.

Lalu, di periode 2016 juga kembali susut menjadi Rp215 triliun, hingga pada 2020 kembali meningkat cukup drastis mencapai Rp498 triliun. Sementara, pada 2021 tercatat Rp468,2 triliun; 2022 Rp460,6 triliun; 2023 Rp436,2 triliun; hingga 2024 yang sebesar Rp455,9 triliun.

Dalam dokumen RAPBN 2026 Prabowo tersebut, secara rinci, alokasi anggaran Perlinsos ditujukan ke Kementerian Sosial untuk program pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti bansos PKH (Program Keluarga Harapan) senilai Rp28,7 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).