Lalu, Rp5 triliun anggaran oleh Bendahara Negara untuk program listrik desa yakni program pemerataan akses aliran listrik ke wilayah terdepan, tertinggal, dan tertular (3T).
Lebih lanjut, terdapat Rp600 miliar yang dianggarkan untuk dukungan lainnya di sektor ketahanan energi. Kendati demikian, Sri Mulyani enggan menjelaskan pemanfaatan anggaran tersebut.
“Ini yang masuk di dalam anggaran ketahanan selain subsidi [dan] kompensasi untuk BBM [bahan bakar minyak] dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru,” tegas dia.
Subsidi Energi
Pemerintah menyusun anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun pada RAPBN 2026. Hitung-hitungan belanja subsidi energi pada rancangan APBN 2026 itu naik 14,52% dibandingkan dengan outlook belanja subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.
Rancangan belanja subsidi itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN 2026.
Adapun, perincian subsidi energi itu berasal dari komponen belanja Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp105,4 triliun dan listrik sebesar Rp104,6 triliun.
Anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram itu naik 11,2% dari outlook tahun anggaran 2025 sebesar Rp94,79 triliun.
Ihwal belanja subsidi ini, pemerintah bakal mendorong upaya transformasi subsidi tabung gas melon itu tepat sasaran lewat pendataan terintegrasi keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, perhitungan anggaran subsidi jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram tahun 2026 menggunakan asumsi kurs dan subsidi tetap minyak solar Rp1.000 per liter.
Adapun, volume BBM jenis solar dipatok sebesar 18,63 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 526.000 kiloliter.
Di sisi lain, anggaran subsidi listrik turut mengalami kenaikan sebesar 17,5% dari posisi outlook APBN 2025 sebesar Rp89,07 triliun.
Peningkatan alokasi ini disebabkan karena naiknya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi.
(azr/wdh)
