Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan dua skema pengendalian gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) pada 2026, yakni melalui pembelian yang dikhususkan bagi warga penerima bansos serta program LPG Satu Harga.

Dua kebijakan tersebut dilakukan untuk mengontrol subsidi energi khususnya untuk ‘Gas Melon’ yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran dan acapkali mengalami 'kebocoran'.

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi memandang skema LPG Satu Harga memiliki kekurangan berupa biaya logistik yang cukup tinggi sehingga berpotensi membebani secara ekonomis. 

Beban biaya logistik tersebut diprediksi akan dipikul oleh distributor, sehingga distributor di wilayah terpencil akan menanggung biaya distribusi yang besar hingga berpotensi menggerus margin keuntungan.

“Gangguan suplai di daerah terpencil [berpotensi terjadi] karena margin keuntungan distributor berkurang dan skema ini tidak otomatis menjamin hanya warga miskin yang mengakses LPG subsidi,” kata Badiul ketika dihubungi, Senin (4/8/2025).