Otoritas Palestina pun kehilangan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada kelompok militan Islamis Hamas pada tahun 2007.
Setelah itu, secara efektif terdapat dua entitas pemerintahan Palestina. Setelah Hamas di Gaza melancarkan perang baru terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, pasukan Israel kembali menginvasi wilayah tersebut .
Kesepakatan tahun 1990-an mengikat kedua belah pihak untuk merundingkan penyelesaian permanen atas konflik mereka, yang secara luas dipahami sebagai pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Batas-batas wilayah harus disepakati bersama. Sementara itu, kesepakatan tersebut membatasi kemampuan Palestina untuk membuat perjanjian dengan negara lain hanya di bidang ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.
Mengesampingkan hukum internasional, yang diinginkan Palestina adalah menentukan nasib mereka sendiri. Untuk mencapainya, dibutuhkan lebih dari sekadar deklarasi. Israel harus menyerahkan kendali atas, setidaknya sebagian besar wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Apa manfaat pengakuan tersebut bagi Palestina?
Mereka memberikan legitimasi bagi perjuangan negara Palestina. Bagi mereka yang mengklaim mewakili seluruh rakyat Palestina, pertama kali mendeklarasikan negara Palestina pada tahun 1988.
Selama bertahun-tahun, semakin banyak negara yang mengakuinya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012 memberikan status negara pengamat non-anggota di badan dunia tersebut kepada Palestina.
Hal ini memungkinkan delegasi Palestina untuk berpartisipasi dalam proses persidangan, tetapi tidak dalam pemungutan suara di badan-badan utama PBB. Untuk menjadi negara anggota, diperlukan persetujuan dari setidaknya sembilan dari 15 negara di Dewan Keamanan PBB, dan setiap anggota tetapnya—China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS—memiliki hak veto.
AS, sejauh ini, menentang pengakuan negara Palestina di luar perjanjian damai dengan Israel.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina pada bulan September.
Keputusan ini memicu reaksi keras dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.
“Sesuai dengan komitmen historis kami terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Macron dalam unggahan di media sosial pada Kamis (24/7/2025).
Pengumuman resmi akan disampaikan di sela-sela pertemuan tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya di New York, tambahnya.
Keputusan Macron menuai kecaman dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyebutnya sebagai tindakan “sembrono”. Namun, langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel terkait krisis kemanusiaan di Gaza, terutama dari negara-negara Eropa dan Arab.
Reaksi keras lain juga muncul dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang secara tegas menolak kemerdekaan Palestina.
Pemerintah Israel menilai operasi militernya di Gaza perlu dilakukan untuk menggulingkan dan melucuti senjata Hamas, setelah kelompok tersebut membunuh 1.200 orang dan menculik 250 lainnya dalam serangan pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Dari para sandera itu, 50 orang masih berada di Gaza dan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup menurut pihak Israel.
(bbn)
