Kamis (24/7/2025), DPR RI baru saja menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Seluruh poin-poin kesepakatan tersebut juga nantinya sekaligus menjadi dasar perumusan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus mendatang. RAPBN 2026 nantinya akan dibahas oleh masing-masing Komisi DPR untuk disahkan menjadi APBN 2026.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi dalam negeri masih akan tetap positif pada paruh kedua tahun ini.
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi adanya kekhawatiran dampak negatif ekonomi sebagai imbas dari kesepakatan, yang juga mempermudah sejumlah barang AS masuk ke dalam negeri.
"Kita berharap pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan di dalam APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] kita bisa capai," ujarnya di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Optimisme tersebut, kata dia, juga dilakukan bersamaan dengan langkah pemerintah yang belakangan telah mengamankan sejumlah pakta dagang bersama dengan sejumlah blok ekonomi negara-negara di dunia seperti dengan Uni Eropa (UE).
Kesempatan itu, lanjut dia, berpotensi mengamankan seluruh produk ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa dipastikan tidak akan dikenakan hambatan tarif (tariff barrier) atau 0% tarif.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I tahun ini hanya mencapai 4,87%, sekaligus menjadi yang terendah sejak kuartal III 2021 lalu.
(lav)
