Bentrokan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Thailand mengusir duta besar Kamboja dan memanggil pulang duta besarnya dari Phnom Penh, menyusul insiden ledakan ranjau kedua yang melukai lima prajurit Thailand pada Rabu (23/7). Sebagai balasan, Kamboja menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya, menarik para diplomatnya, dan meminta Thailand melakukan hal yang sama, menurut laporan media pemerintah Kamboja.
Pasar keuangan Thailand sejauh ini belum terlalu terguncang oleh laporan bentrokan tersebut. Namun, konflik ini berpotensi memperburuk prospek ekonomi yang sudah tertekan oleh ancaman tarif 36% dari Amerika Serikat terhadap ekspor Thailand. Nilai tukar baht yang sebelumnya menguat ke level tertinggi sejak Februari 2022, turun tipis 0,1% menjadi 32,19 per dolar AS. Sementara itu, indeks saham mengalami penurunan sebesar 0,2%.
Konflik perbatasan ini bermula pada akhir Mei ketika terjadi baku tembak di wilayah sengketa yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Sejak saat itu, kedua negara mulai mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di sepanjang perbatasan dan membatasi akses lintas darat yang merupakan jalur perdagangan vital.
Sengketa ini juga mengguncang politik dalam negeri Thailand. Pengadilan telah menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra sambil menyelidiki dugaan pelanggaran etika dalam penanganan konflik perbatasan tersebut.
Paetongtarn sebelumnya berusaha meredakan ketegangan melalui percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Namun, isi percakapan itu bocor ke publik dan memicu reaksi keras di dalam negeri, termasuk unjuk rasa yang menuntut pengunduran dirinya. Ia memiliki waktu hingga 31 Juli untuk menyampaikan pembelaannya dalam sidang pengadilan.
Meskipun Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang ketegangan perbatasan, hubungan keduanya relatif stabil sejak konflik besar terakhir pada 2011 yang menewaskan puluhan orang. Usai bentrokan pada Mei lalu, Kamboja mengajukan permintaan ke Mahkamah Internasional di Den Haag untuk menyelesaikan sengketa atas empat wilayah perbatasan. Namun, Thailand menyatakan tidak mengakui yurisdiksi mahkamah tersebut dalam perkara ini.
Pasca insiden ranjau pekan lalu yang menyebabkan seorang tentara Thailand kehilangan kaki, Bangkok meluncurkan kampanye diplomatik yang ditujukan kepada Kamboja. Pemerintah Thailand telah memberikan pengarahan kepada atase militer dan diplomat asing yang bertugas di Bangkok serta mendorong tindakan melalui Konvensi PBB tentang Pelarangan Ranjau Darat. Thailand juga tengah menjajaki langkah bilateral guna menyelesaikan konflik ini.
(bbn)
