Dorong Investasi Padat Karya dan Deregulasi Ekonomi

Di sisi lain, DPR RI menekankan pentingnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"DPR menyatakan bahwa investasi perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial," kata Charles.

Lebih jauh, RKP 2026 diminta untuk memuat program-program prioritas yang selaras dengan visi presiden, termasuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, serta penajaman proyek strategis nasional (PSN) yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi dan sosial.

Selain fokus pada aspek ekonomi, DPR juga mendorong penyusunan skema pembiayaan BPJS yang adil dan inklusif, peningkatan layanan kesehatan dalam negeri, serta penguatan akses pendidikan dasar yang merata.

"Rumusan-rumusan catatan dalam panjang ini adalah bagian penguatan dari Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah tahun 2026," pungkasnya. 

(lav)