Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan 80.000 Kopdes Merah Putih pada Senin (21/7/2025). Dari 8.0000 Kopdes yang diresmikan, 108 di antaranya akan dijadikan model percontohan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi tersebut akan menjual kebutuhan pokok itu meliputi penjualan pupuk dan pestisida bagi petani, logistik, sembako, hingga LPG bersubsidi.
"Memotong rantai pasok, tengkulak, pemberdayaan petani, pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong,” ujar Zulkifli Hasan saat menyampaikan laporan peresmian Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Target 2026
Dalam kesempatan sebelumnya, Bahlil menyatakan aturan kebijakan LPG satu harga di setiap provinsi berlaku pada 2026. Kebijakan tersebut diharapkan mengatasi kebocoran dan rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga LPG 3 Kg di tingkat konsumen melonjak.
Selain itu, kata dia, subsidi energi untuk gas melon itu selalu meningkat di kisaran Rp80 triliun—Rp87 triliun per tahun.
Menurutnya, penyaluran komoditas subsidi tersebut masih tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah akan melakukan pengetatan penyaluran.
“Untuk LPG perpres-nya kami lagi bahas, kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Kita dalam pembahasan perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, awal bulan ini.
Adapun, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan selama ini harga LPG 3 Kg di setiap daerah berbeda-beda tergantung Harga Eceran Tertinggi (HET). Akan tetapi, harga yang diterima konsumen bisa melebihi HET bahkan sampai Rp50.000 per tabung.
Yuliot mencontohkan HET LPG 3 Kg yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp14.000 per tabung, tetapi karena rantai pasok yang terlalu panjang harganya bisa jauh di atas ketetapan.
Nantinya, pemerintah akan langsung menetapkan harga LPG 3 kg di masing-masing provinsi, tergantung dengan biaya logistik atau transportasinya. Mekanisme ini mirip dengan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero).
"Itu nanti untuk setiap provinsi, jadi ditetapkan itu satu harganya. Misalnya itu ada yang Rp14.000, ada yang Rp 15.000 tergantung transportasi. Jadi nanti akan kita evaluasi untuk setiap provinsi," ucapnya.
Dalam kaitan itu, Yuliot berharap masyarakat tidak lagi mendapatkan LPG 3 Kg dengan harga yang tidak wajar. Pemerintah disebut tidak hanya menentukan HET, namun langsung menetapkan harga yang berlaku di masing-masing daerah.
(azr/wdh)
