“Dan secara kolektif kinerja birokrasinya bisa menurun, yang artinya berdampak pada lambangnya respons pemerintah dan juga rendahnya inovasi dari kebijakan,” katanya.
Sebagai ahli kesehatan masyarakat, Dicky menilai bahwa ASN adalah aset yang harus dikelola kesehatannya secara sistematis dan berkelanjutan karena merupakan bagian penting dalam melayani publik.
Oleh karena itu, menurut dia, rekomendasi dan kebijakan lanjut yang tepat dan sasaran, ketika pasca skrining ini, terutama untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan pendekatan promotif dan preventif berbasis data.
“Harus ada unit ya khusus tentang kesehatan mental dan fisik dari ASN dalam koordinasinya dan Dinas Kesehatan,” jelas Dicky.
“Kemudian seharusnya ada akses gratis ataupun bersubsidi ke psikolog, dokter spesialis kedokteran jiwa dan program diet klinis,” tambahnya.
Kemudian, kata Dicky bicara dengan kondisi beban kerja yang tinggi,lingkungan kerja toksik atau minim dukungan sosial. Alangkah baiknya pemimpin ASN seperti Menteri dapat memberikan teladan dalam perilaku sehat dan manajemen stres ketika memberikan arahan kerja.
“Jadi kita ciptakan juga lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengungkap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengalami masalah kesehatan seperti mental dan fisik.
Ditemukan 62% mengalami obesitas dan 15% di antaranya mengalami masalah gangguan jiwa. Selain itu sebanyak 27,6% memiliki hipertensi dan 5,7% diabetes melitus.
(dec/spt)
