Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) bersama sejumlah asosiasi lainnya berharap pemerintah untuk meninjau ulang beban biaya regulasi (regulatory charge) dalam industri telekomunikasi. Mereka menilai, biaya tersebut terlalu tinggi dan berpotensi menghambat upaya pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Terlebih dalam proses lelang spektrum frekuensi ke depan negara perlu mempertimbangkan model distribusi frekuensi yang adil agar tidak memicu dominasi segelintir pemain, terang menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara ATSI Marwan O. Baasir.

"Saya sih setuju [spektrum frekuensi] dibagi aja. Maksudnya gini, jumlah operatornya sudah nggak banyak. Terus semua operator harus bersaing secara sendiri. Kalau hanya misalnya dipilih dua  atau tiga, yang satu nggak dapat, [bagaimana?]. Padahal masyarakat membutuhkan layanan," kata Marwan ketika ditemui usai diskusi Selular di Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

Oleh karena itu dia menegaskan kondisi tersebut dapat berisiko menciptakan duopoli terutama pada pita frekuensi kecil. Pada sisi lain, Marwan menegaskan bahwa proses lelang harus dijalankan secara transparan demi mencegah kecurigaan adanya praktik tidak adil.

Menurut Marwan, pemerintah bisa melibatkan lembaga independen atau aparat penegak hukum dalam panitia lelang untuk memastikan keterbukaan.