"Jadi, saya rasa pesan yang sangat baik dari DPR agar kami tetap terus memberikan contoh efisiensi yang memang sampai sekarang pun anggaran-anggaran Kemenkeu yang diblokir untuk efisiensi juga tetap tidak kita lepaskan. Dan ini untuk kita jadikan sebagai bahan penyusunan 2026," jelasnya.

Sri Mulyani memastikan, bahwa anggaran yang dikelola akan sejalan dengan program prioritas pemerintah. 

Sebagai catatan, perincian tambahan anggran dilakukan untuk empat kegiatan strategis, yakni Rp1,2 triliun untuk dukungan pencapaian target penerimaan; Rp1,74 triliun untuk layanan mandatori dan prioritas; Rp1,9 triliun untuk belanja Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum terdanai; dan Rp41,32 miliar untuk kebutuhan dasar untuk eselon I baru.

Kemudian, rencana kegiatan strategis itu bakal tersebar dalam lima program, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, dan dukungan manajemen.

Dengan demikian, usulan pagu Kemenkeu Tahun Anggaran 2026 menjadi:

1. Kebijakan fiskal: Rp90,03 miliar

2. Pengelolaan penerimaan negara: Rp1,99 triliun

3. Pengelolaan belanja negara: Rp24,4 miliar

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko: Rp289,23 miliar

5. Dukungan manajemen: Rp49,61 triliun

(lav)