Selain itu, Tokyo menyoroti keberadaan kapal penjaga pantai dan kapal angkatan laut China yang terus-menerus berada di sekitar gugusan pulau tak berpenghuni di Laut China Timur—yang dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China. Pada Mei lalu, sebuah helikopter militer China bahkan memasuki wilayah udara teritorial di sekitar pulau tersebut.
Peningkatan aktivitas militer China di sekitar Taiwan juga menjadi perhatian khusus Jepang, mengingat potensi konflik yang bisa menyeret Tokyo secara langsung. Pemerintah Jepang baru-baru ini mengumumkan rencana pembangunan tempat perlindungan bom di Pulau Yonaguni, yang terletak sekitar 110 kilometer dari pesisir Taiwan.
“Ada kekhawatiran yang meningkat atas upaya China untuk melakukan unifikasi melalui aktivitas militer di wilayah abu-abu (gray-zone),” demikian bunyi laporan tersebut.
Laporan pertahanan ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana Jepang menilai tantangan keamanan regionalnya, serta langkah-langkah yang diambil Tokyo untuk memperkuat pertahanannya, termasuk peningkatan belanja militer.
Jepang saat ini sedang berinvestasi besar dalam penguatan kemampuan pertahanannya guna menghadapi kemungkinan ancaman dari China dan Korea Utara, serta mempersiapkan diri jika konflik benar-benar terjadi. Laporan itu mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar ¥9,9 triliun untuk belanja pertahanan dan infrastruktur terkait pada tahun fiskal ini yang berlangsung hingga April 2025.
Anggaran tersebut setara dengan 1,8% dari produk domestik bruto (PDB) Jepang pada tahun 2022, ketika Tokyo menyatakan rencana untuk menaikkan anggaran pertahanannya hingga 2% dari PDB pada 2027. Dalam beberapa pekan terakhir, Jepang juga mendapat tekanan tidak langsung dari Amerika Serikat (AS)—sekutu utamanya—untuk meningkatkan pengeluaran militernya.
Pada akhir Mei, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan bahwa sekutu Amerika di Asia seharusnya mengikuti jejak negara-negara Barat yang menargetkan belanja pertahanan sebesar 5% dari PDB.
(bbn)
