Meskipun begitu, Budi tak menampik pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam menghadapi disinformasi dan misinformasi di ruang digital.

“Oleh karenanya, kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontra-narasi terhadap hoaks yang menyerang legitimasi negara,” ucap Budi.

(azr/frg)