Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana Pemerintah RI menjadikan Dana Desa sebagai jaminan jika Koperasi Desa Merah Putih (KMP) mengalami gagal bayar, mendapat kritikan dari kalangan ekonom.

Peneliti dan ekonom dari Centre of Law and Social Studies (CELIOS) Muhammad Saleh menilai, penggunaan Dana Desa sebagai jaminan utang yang ditanggung oleh koperasi, berisiko mengganggu fungsi alokasi dan stabilitas anggaran desa. Terutama bila koperasi gagal menjalankan usaha produktif.

"Implikasinya akan terjadi trade-off anggaran antara program prioritas seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana dasar dengan KMP," kata Saleh pada Bloomberg Technoz, Jumat (4/7/2025).

Akibat dari pemindahan alokasi Dana Desa ini, selama masa pelunasan utang, kemampuan skala pemerintah desa akan berkurang karena sebagian Dana Desa akan dipotong guna dialokasikan untuk membayar cicilan kredit koperasi.

Ia menjabarkan, dampak dari alih fungsi Dana Desa sebagai instrumen skala yang fleksibel mendanai, kebutuhan pembangunan lokal akan terganggu. Kemudian, pemerintah desa akan dipaksa menanggung risiko pembiayaan tanpa memiliki kontrol penuh terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi.