Kemudian, kata Nur, instrumen investasi perlu diperluas ke sektor yang lebih stabil dan aman seperti emas fisik melalui bulion bank, bukan hanya ke surat berharga saja.
"Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji mutlak diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Mengizinkan setoran multikurs, dan membuka opsi setoran dalam bentuk emas," tambahnya.
Di sisi lain, Peneliti CSED Indef Handi Risza menyebut terdapat tantangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tahun 2027. Kata Handi, pada tahun 2027 akan terjadi dua musim haji akibat perbedaan kalender Hijriah dan Masehi.
"Hal ini membuat lonjakan biaya BPIH diproyeksi tembus Rp42 triliun. Tanpa mitigasi, total dana kelolaah BPIH bisa anjlok dari Rp170 triliun menjadi hanya Rp128 triliun," sebutnya.
Sementara itu, antrean jemaah telah menyentuh 5,4 juta orang dengan liabilities masa depan mencapai Rp504 triliun. Sehingga, untuk memitigasi hal tersebut solusinya adalah dengan mereformasi kelembagaan dengan cara membentuk satu entitas setingkat kementerian yang fokus pada pengelolaan.
"Jika tidak direformasi, dana haji bisa menyusut drastis saat dua musim haji di tahun 2027," pungkasnya.
(ain)
