Sebelumnya, aktivitas Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai untuk memprotes pertambangan dan hilirisasi nikel yang dituding berdampak pada ekosistem di Raja Ampat. Mereka menuduh sejumlah tambang dan industri nikel telah membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara di Papua.

Organisasi tersebut juga menuding hilirisasi nikel akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan pembangkit berbasis batu bara sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

Usai polemik mencuat, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut IUP empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat. Keempat perusahaan itu ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.

Namun, masalah belum usai, sejumlah kelompok masyarakat ingin aparat penegak hukum memeriksa sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh IUP tersebut dan beroperasi.

(azr/frg)