Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang berlaku sejak 2000, mensyaratkan "penghormatan terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi, yang menjadi pedoman kebijakan internal dan internasional mereka." Tahun lalu, Spanyol dan Irlandia meminta agar perjanjian itu ditangguhkan imbas adanya pelanggaran HAM.
Dokumen kebijakan, yang diedarkan kepada negara-negara anggota, tidak mencantumkan langkah-langkah spesifik. Langkah selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan menteri luar negeri pada Senin.
Di antara opsi yang ada adalah penangguhan sebagian perjanjian, seperti aturan perdagangan yang mengatur hubungan ekonomi antara para mitra, menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini dan berbicara dengan syarat anonim. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel.
Israel terlibat dalam konflik selama 20 bulan yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap warganya pada Oktober 2023. Responsnya telah menghancurkan sebagian besar Gaza, memicu protes atas penggunaan kekuatan di wilayah tersebut dan memicu krisis kelaparan, menurut lembaga bantuan internasional.
Bulan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Eropa harus memperkeras sikap kolektifnya terhadap Israel kecuali situasi di Gaza segera membaik.
Awal pekan ini, diplomat tertinggi Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan kepada para legislator bahwa pemblokiran bantuan pangan dan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza merusak prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah berlaku puluhan tahun.
"Penggunaan kekuatan oleh Israel di Gaza, kematian warga sipil yang terus berlanjut, dan serangan terhadap infrastruktur sipil melampaui batas pembelaan diri," kata Kallas pada Senin. "Tindakan Israel tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum kemanusiaan dan hukum internasional."
(bbn)
