“Nah kalau yang lebih baik mungkin ditinggalkan, tetapi yang mungkin ternyata masih masalah itu yang dilanjutkan. Termasuk yang dilanjutkan salah satunya adalah yang di Raja Ampat ini, tapi kemudian sekali lagi keburu ada proses, ada permasalahan, dan pemerintah juga sudah menindaklanjuti,” ungkap dia.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kementeriannya tengah mengusut potensi pidana empat IUP nikel yang belakangan dicabut pemerintah di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keempat IUP yang dicabut pemerintah itu di antaranya milik PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran dan PT Nurham di Pulau Yesner Waigeo Timur.

(azr/frg)