"Dengan konsep TOD di pinggir tol, kita bisa menciptakan hunian sosial yang tidak hanya murah, tapi juga dekat secara waktu tempuh. Mobilitas jadi jauh lebih efisien,” tutur dia.
Fahri mengatakan, sejumlah pengusaha jalan Tol juga telah memiliki ketertarikan untuk rencana itu, sekaligus menjanjikan akan membuka akses terhadap hunian vertikal tersebut.
Pemerintah, kata dia, juga siap memfasilitasi koordinasi antarpihak. Konsep ini diharapkan menjadi salah satu program unggulan dalam penyediaan hunian vertikal yang layak, terjangkau, dan terkoneksi langsung dengan pusat-pusat ekonomi di seluruh Indonesia.
Prabowo sebelumnya memang telah memerintahkan seluruh stasiun kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dapat dibangun hunian TOD.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, perintah tersebut dilakukan guna membantu menyukseskan program ambisius 3 juta rumah.
"Jadi ada perintah Presiden Prabowo ke KAI setiap stasiun KAI itu harus melaksanakan TOD [Transit-oriented Development]," ujar Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, akhir Februari lalu.
Hashim tak menampik jika konsep hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum tersebut bukan merupakan hal yang baru, seperti yang telah dilakukan sejumlah negara.
Yang jelas, rencana itu dilakukan guna mendorong kepemilikan rumah layak bagi masyarakat kelas menengah, sekaligus pengentasan kemiskinan di Tanah Air.
Apalagi, kata Hashim, hingga saat ini setidaknya terdapat sekitar 27 juta keluarga di Indonesia yang masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), seperti gubuk dan rumah kumuh.
"Ini [memang] bukan hal baru, kita nyontek aja dari negara lain. Nyontek yang contohnya bagus, di Jepang, Hongkong, Cina, biasa itu," ujar Hashim. "Tapi ada syarat, semua ini adalah untuk rakyat kelas menengah ke bawah."
(ain)
