"Apakah pembentukan BOPN konstitusional? Fakta konstitusional dan janji politik adalah amanat Pasal 23 A UU 1945, Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945 dan janji politik Presiden adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara," ujar Edi dalama genda ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs, Rabu (11/6/2025).

Struktur Organisasi Badan Otorita Badan Penerimaan Negara yang dipaparkan Edi:

1. Menteri Negara/Kepala BOPN

2. Dewan Pengawas

• Ex Officio Menko Perekonomian
• Ex Officio Panglima TNI
• Ex Officio Kapolri
• Ex Officio Kejaksaan Agung
• Ex Officio Kepala PPATK
• 4 Orang Independen

3. Wakil Kepala Operasi BOPN

4. Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN

5. Inspektorat Utama Badan

• Inspektorat Pemeriksaan Pajak
• Inspektorat PNBP
• Inspektorat Cegah KORGRAT
• Inspektorat Investigasi
• Persidangan

6. Sekretaris Utama Badan

• Biro SDM
• Biro Keuangan
• Biro Perlengkapan & BMN
• Biro Bantuan Hukum
• Biro Komunikasi, Laporan dan Informasi

7. Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan

• Direktur Perencanaan Penerimaan
• Direktur Potensi Penerimaan
• Direktur Peraturan PPh
• Direktur Peraturan PPN
• Direktur Peraturan Cukai
• Direktur Peraturan GST, Potput dan Final
• Direktur Fasilitas dan Insentif Investasi
• Direktur Kerjasama Perpajakan Internasional

8. Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak

• Direktur Penerimaan Pajak SDA
• Direktur Penerimaan Pajak Industri dan Perdagangan
• Direktur Penerimaan Pajak Telematika
• Direktur Penerimaan Pajak Sektor Jasa, Keuangan & Bank
• Direktur Penerimaan Cukai
• Direktur Pemeriksaan Pajak & Cukai

9. Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP

• Direktur Peraturan Perencanaan dan Pengawasan PNBP
• Direktur Peraturan PNBP Pengelolaan Dana
• Direktur Peraturan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan
• Direktur Peraturan PNBP Harta Milik Negara
• Direktur Peraturan PNBP SDA dan Kekayaan laut dst

10. Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom

• Direktur Teknis Kepabeanan
• Direktur Fasilitas Kepabeanan
• Direktur Audit Kepabeanan
• Direktur Informasi Kepabeanan
• Direktur Penindakan Kepabeanan
• Direktur Interdiksi Narkotika
• Direktur Kerjasama Kepabeanan Internasional
• Direktur Kapal dan Patroli

11. Deputi Penegakan Hukum

• Direktur Perencanaan dan Evaluasi Gakum
• Direktur Pemeriksaan Terintegrasi
• Direktur Keberatan,Banding & PK
• Direktur Penagihan dan Lelang
• Direktur Penyidikan
• Direktur Penuntutan

12. Deputi Intelijen

• Direktur Intelijen Luar Negeri
• Direktur Transaksi Keuangan
• Direktur Intel Sumber Daya Alam
• Direktur Intel Telematika & Cyber
• Direktur Industri Makanan dan Minuman dan Air
• Direktur Obat dan Petro Kimia
• Direktur Industri Textile & Garmen
• Direktur Intel Sawit dan Perkebunan lainnya

(lav)