“Nanti saya cek,” ujar Djoko singkat.
Tunggu Harbour
Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar mengungkapkan hingga saat ini SKK Migas masih menunggu informasi formal dari Harbour.
“Keduanya sudah negosiasi, tetapi formalnya kita tunggu dari Harbour selaku operator,” ucapnya kepada Bloomberg Technoz.
Asnidar menyampaikan Harbour akan menyampaikan secara resmi atau formal dalam rapat dan surat resmi kepada SKK Migas.
Senada, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro pun menuturkan instansinya masih menunggu pernyataan resmi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asal Inggris tersebut.
“Semoga dalam waktu dekat ya,” ujarnya saat dimintai konfirmasi lanjutan.
Adapun, proses penggantian investor dilakukan melalui skema business to business (B2B).
“Belum tahu [siapa yang akan farm in untuk menjadi mitra baru pengelola Blok Tuna]. Ini kan dua-duanya [Zarubezhneft dan Harbour] menyelesaikan dahulu [proses divestasinya].”
Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day (MMSCFD), menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.
SKK Migas pernah mengatakan target produksi atau onstream dari Blok Tuna berpotensi mundur dari 2026 ke 2027, menyusul ketidakpastian investasi Zarubezhneft dari Rusia di proyek tersebut.
Kendati demikian, tiga perusahaan—baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri — sebelumnya sempat dikabarkan berpotensi menjadi mitra baru yang akan menggarap Blok Tuna. Termasuk di antaranya calon investor dari Vietnam.
Di sisi lain, Harbour sendiri sudah memutuskan untuk mengundur investasi akhir atau final investment decision (FID) terhadap pengembangan Blok Tuna hingga 2025.
Pemerintah Indonesia padahal telah memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Lapangan Tuna sejak Desember 2022.
Lewat keterbukaan informasi pada Agustus 2023, Harbour tak menampik jika pengunduran rencana itu investasi itu merupakan imbas sanksi Uni Eropa (UE) dan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
Hal ini berdampak pada salah satu mitra perusahaan tersebut di Blok Tuna yang merupakan BUMN Migas asal Rusia, Zarubezhneft.
"Di tempat lain di Indonesia, kami berupaya untuk mengembangkan rencana pengembangan lapangan yang telah disetujui untuk penemuan Tuna kami yang terkena dampak sanksi UE dan Inggris," ujar Chief Executive Officer (CEO) Harbour Energy, Linda Zarda Cook.
"Kami terus melakukan diskusi konstruktif dengan Pemerintah Rusia sebagai mitra kami, dan Pemerintah Indonesia untuk mencapai solusi, tetapi tidak mengantisipasi untuk dapat memulai FID hingga tahun depan [2024], yang berarti potensi keputusan investasi akhir akan diambil pada 2025," kata dia.
Rencana Kembali
Pada perkembangan lain, SKK Migas juga memastikan Zarubezhneft sudah menyatakan niat untuk kembali berinvestasi ke hulu migas di Indonesia, meskipun belum tentu akan melalui proyek Blok Tuna lagi.
Indikasi kembalinya Zarubezhneft ke hulu migas RI terendus dari masuknya perusahaan itu ke dalam daftar 25 calon investor hulu migas yang sudah menunjukkan minatnya kepada SKK Migas belum lama ini.
Saat dimintai konfirmasi, Asnidar menyebut, sebelum Zarubezhneft berinvestasi kembali, perusahaan migas pelat merah Rusia itu harus terlebih dahulu menuntaskan proses divestasi di Blok Tuna.
“Ya dia sudah diskusi sama kita, peluang-peluangnya di Indonesia. Itu harus menunggu hasil keputusan divestasi Tuna dahulu, karena dia akan reinvest lagi. Ada keinginan [untuk investasi kembali ke hulu migas RI],” ujarnya.
Terkait dengan tenggat divestasi Blok Tuna, Asnidar membenarkan keputusan akhir antara Zarubezhneft dan Harbour Energy akan diumumkan pada akhir bulan ini atau selambat-lambatnya awal Juni.
(mfd/wdh)
