Djoko mengatakan, untuk saat ini, stok bijih nikel yang belum terpakai di dalam negeri masih tersedia sekitar 30% dari kebutuhan smelter. Jumlah tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan selama maksimal 3 bulan.
“Nanti baru cari lagi. Akan tetapi, negosiasinya tidak semudah itu. Karena apa? Semua [negara] butuh nikel kan, sehingga siapa yang punya uang, itu yang dapat,” tuturnya.
Dengan kata lain, menurut Djoko, Indonesia tetap harus bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan tambahan pasokan bijih nikel dengan harga kompetitif.
Cadangan Terbatas
Sementara itu, Ketua Badan Kejuruan (BK) Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli memperkirakan cadangan nikel Indonesia hanya tersisa 9—13 tahun lagi, sehingga membuka risiko makin tingginya candu impor bijih.
Rizal menjelaskan smelter nikel, khususnya pirometalurgi atau yang berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF), membutuhkan nikel dengan kadar tinggi di atas 1,5% atau saprolit. Di sisi lain, cadangan nikel jenis tersebut sudah makin tergerus di dalam negeri.
“Cadangan kita, itu kalau dihitung, beberapa ahli menyatakan antara 9—13 tahun daya tahannya. Itu bukan waktu yang lama. Kita belum apa-apa sudah pensiun. Habis sudah. Kalau menurut saya, karena smelter itu banyak sekali dibangun; 100 lebih, bahkan 144 terakhir ya,” ujarnya saat ditemui, Senin (6/2/2025).
Pertumbuhan investasi smelter RKEF yang terlalu pesat, lanjutnya, berbanding lurus dengan permintaan yang tinggi terhadap nikel saprolit untuk bahan baku baja nirkarat.
Di sisi lain, cadangan nikel saprolit terus menipis lantaran tidak diimbangi dengan upaya eksplorasi di wilayah-wilayah greenfield dan frontier untuk mempertebal daya tahan cadangan tertakar domestik.
Walhasil, manuver impor bijih nikel pun tidak terhindarkan, padahal Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia.
“Perusahaan-perusahaan besar seperti Vale atau Antam, memang dia akan survive karena areal [tambangnya] luas. Cadangannya banyak. Akan tetapi, yang kecil-kecil—apalagi smelter yang tidak terintegrasi dengan tambangnya — itu akan riskan,” kata Rizal.
Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total cadangan bijih nikel mencapai 5,32 miliar ton dan cadangan logam nikel 56,11 juta ton per 2024, di mana Maluku Utara menjadi provinsi dengan jumlah cadangan yang paling banyak. Perinciannya, 60% merupakan cadangan saprolit dan 40% limonit.
Adapun, total sumber daya bijih nikel adalah 18,55 miliar ton dan total sumber daya logam nikel adalah 184,6 juta ton.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Februari 2025 sebanyak 2,38 juta ton. Angka ini naik dari bulan sebelumnya sebanyak 2,07 juta ton.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin mengatakan Indonesia akan mulai mengimpor bijih nikel dari Solomon dan New Caledonia mulai Juni 2025.
Jika ditotal, kebutuhan impor bijih nikel dari Solomon, New Caledonia, dan Filipina mencapai 30 juta ton hingga akhir tahun ini.
“Sejak tahun lalu kita sudah impor bijih nikel dari Filipina, pada [Juni] akan masuk dari Solomon dan New Caledonia,” kata Meidy, ditemui awal pekan lalu.
Meidy menyebut sejumlah perusahaan nikel telah membuat kontrak impor dari kedua negara tersebut, tetapi detail volume hingga nilai impor bijih nikel tersebut belum ada.
“[Hal] yang pasti kan satu kali kan satu vessel. Berapa vessel saya belum tahu. Kalau sudah sampai baru saya tahu. New Caledonia sudah mulai masuk. Dari Solomon sudah kontrak ya. Delivery-nya kapan saya belum dapat informasi,” ujarnya.
(wdh)
