"Hari ini adalah hari bersejarah bagi pendidikan Indonesia! MK telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan konstitusi untuk keadilan pendidikan," ujar Ubaid Matraji, Kornas JPPI dalam keterangan rilis resmi, dikutip Selasa (27/05).

"Putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Ini adalah pengakuan bahwa anggaran 20% pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar dialokasikan secara adil  untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta."

(dec/spt)